Pemerhati Kebijakan Publik Kritik Peran Letkol Teddy, Komunikasi Menteri ke Prabowo Subianto Terganggu

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Jakarta – Peran Letkol Teddy Indra Wijaya dalam mengatur arus komunikasi menuju Presiden Prabowo Subianto menuai kritik, terutama terkait pola satu pintu yang dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pengambilan kebijakan.

Pemerhati kebijakan publik Mohammad Irawan menilai, model komunikasi yang terlalu terpusat dapat berdampak serius terhadap respons pemerintah dalam menghadapi persoalan strategis.

“Jika akses komunikasi hanya melalui satu pintu, maka ada risiko besar terjadinya keterlambatan informasi. Ini bisa berujung pada gagalnya pengambilan kebijakan yang responsif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam kondisi tersebut para menteri berpotensi mengambil keputusan tanpa mendapatkan arahan langsung atau informasi utuh dari presiden.

“Akibatnya, kebijakan yang diambil bisa tidak selaras dengan arah presiden. Bahkan tidak menutup kemungkinan kebijakan itu harus ditarik ulang,” tegasnya.

Irawan mencontohkan polemik kebijakan yang sempat muncul di sektor energi. Saat itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengeluarkan kebijakan yang melarang pengecer menjual gas melon (LPG) 3 kg.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian dibatalkan langsung oleh Prabowo Subianto.

“Kasus itu bisa menjadi gambaran bagaimana potensi miskomunikasi terjadi. Ketika koordinasi tidak berjalan optimal, kebijakan yang sudah keluar justru harus dikoreksi di tengah jalan,” jelasnya.

Menurut Irawan, kondisi seperti ini tidak hanya berdampak pada kredibilitas pemerintah, tetapi juga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Publik bisa melihat adanya inkonsistensi. Ini berbahaya karena menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah,” tambahnya.

Ia pun menekankan pentingnya sistem komunikasi yang lebih terbuka dan tidak bergantung pada satu figur, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar matang dan sejalan dengan arah presiden.

“Pemerintahan membutuhkan komunikasi yang cepat, langsung, dan minim hambatan. Jika tidak, maka risiko kesalahan kebijakan akan terus berulang,” pungkasnya.