Pemda Bone Bolango Evaluasi Pembangunan Jalan Tulabolo-Pinogu di TNBNW

29/09/2026
|
17K views

Rapat evaluasi pembangunan Jalan Tulabolo-Pinogu..

Kabar baru, Gorontalo— Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) dan Direktorat Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) melakukan evaluasi terhadap pembangunan Jalan Tulabolo-Pinogu.

Evaluasi tersebut berlangsung secara hybrid melalui Zoom Meeting, Selasa (29/9/2026), dengan membahas capaian pembangunan, kendala pelaksanaan hingga rencana tindak lanjut kerja sama peningkatan akses menuju wilayah Pinogu.

Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan strategis Jalan Tulabolo-Pinogu tetap berjalan sesuai sasaran.

Menurutnya, pembangunan akses menuju Pinogu harus tetap mempertimbangkan fungsi kawasan TNBNW sebagai wilayah konservasi.

Dari total ruas Jalan Tulabolo-Pinogu sepanjang 31 kilometer, sekitar 15,27 kilometer berada di dalam kawasan TNBNW.

Hingga September 2026, pembangunan jalan dengan konstruksi rabat beton selebar 2 meter telah mencapai 13,178 kilometer dari target 24 kilometer yang tercantum dalam addendum Rencana Pelaksanaan Program (RPP) 2024.

“Dari total ruas Jalan Tulabolo-Pinogu sepanjang 31 kilometer, sekitar 15,27 kilometer berada di dalam kawasan TNBNW. Hingga evaluasi dilakukan, peningkatan jalan dengan rabat beton selebar 2 meter telah mencapai 13,178 kilometer dari 24 kilometer yang direncanakan dalam addendum RPP 2024,” ungkap Sri Mulyani.

Kerja sama yang berlangsung dalam periode RPP 2017-2027 tersebut memiliki nilai komitmen sebesar Rp26,417 miliar. Anggaran itu terdiri atas Rp24,899 miliar untuk pembangunan jalan dan Rp1,517 miliar untuk mendukung pengelolaan kawasan.

Sementara realisasi komitmen hingga September 2026 baru mencapai Rp9,160 miliar atau sekitar 34 persen. Dengan demikian, masih terdapat komitmen sebesar Rp17,257 miliar atau sekitar 66 persen yang perlu ditindaklanjuti.

Sri Mulyani menyebut pelaksanaan pembangunan menghadapi sejumlah kendala. Cuaca ekstrem, tingginya harga material, kondisi tanah yang labil serta keterbatasan fiskal daerah menjadi beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan program.

Dalam evaluasi tersebut, tata kelola kerja sama memperoleh nilai 63,16 persen dengan kategori cukup.

Meski masih menghadapi berbagai tantangan, keberadaan Jalan Tulabolo-Pinogu dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat Pinogu. Akses yang sebelumnya banyak berupa jalan tanah dan sulit dilalui kini secara bertahap diperbaiki untuk meningkatkan konektivitas wilayah.

Perbaikan jalan juga membantu mobilitas masyarakat menuju fasilitas pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Selain itu, distribusi hasil pertanian, perkebunan dan produk lokal menjadi lebih terbuka.

Peningkatan akses tersebut turut membuka peluang pengembangan potensi wisata alam di wilayah Pinogu, dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi TNBNW.

Kerja sama pembangunan jalan tersebut merupakan tindak lanjut dari PKS yang ditandatangani pada 14 Agustus 2017. Selama pelaksanaannya, sejumlah program pendukung juga telah direalisasikan.

Di antaranya pembangunan 16 unit portal, satu gerbang kawasan, delapan papan imbauan serta tiga kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat. Program tersebut termasuk pengadaan bibit dan penanaman durian di sekitar kawasan.

Namun, sejumlah kegiatan masih belum terlaksana hingga September 2026. Program tersebut meliputi pelatihan masyarakat terkait perlindungan kawasan, pembangunan dua menara pengawas, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembangunan pagar, koridor serta perlintasan satwa.

Selain itu, rehabilitasi ekosistem seluas 10 hektare serta kegiatan monitoring dan evaluasi juga masih menjadi bagian yang perlu ditindaklanjuti.

Karena itu, evaluasi tidak hanya diarahkan untuk melihat capaian, tetapi juga menjadi dasar penyusunan langkah berikutnya. Pemerintah daerah bersama pihak terkait merekomendasikan pengajuan perpanjangan kerja sama dengan sejumlah penyesuaian.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah memperjelas objek kerja sama, khususnya ruas jalan yang berada di dalam kawasan TNBNW. Hak dan kewajiban masing-masing pihak juga perlu dirumuskan secara lebih jelas.

Program kerja berikutnya diharapkan memiliki indikator keberhasilan yang terukur serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis.

Pemkab Bone Bolango juga diminta menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan komitmen kerja sama serta memastikan dukungan anggaran untuk pengelolaan kawasan, khususnya pada bidang kehutanan.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE sebagai salah satu persyaratan dalam proses perpanjangan PKS.***