Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik Bersertifikat BNSP di Duta Training

12/02/2026 - 10:40
|
Subscribe

Kabar Baru, Jakarta – Di Indonesia, penerapan advokasi kebijakan publik tercermin di berbagai kebijakan pemerintah sebagai penyelesaian dari berbagai masalah yang berpengaruh terhadap warga negara. Dalam pembuatan kebijakan, terdapat pihak-pihak yang memengaruhi pemerintah agar aturan lebih berpihak pada masyarakat. Upaya membujuk inilah yang sering disebut sebagai advokasi kebijakan publik.

Kemampuan advokasi kebijakan publik menjadi salah satu kompetensi yang paling dicari dalam dunia profesional saat ini, terutama bagi ASN, akademisi, dan praktisi pemerintah ataupun non-pemerintah. Bukan sekadar menyuarakan pendapat, namun kemampuan tersebut membutuhkan analisis mendalam sebagai bahan untuk berargumentasi dan memengaruhi pembuat kebijakan.

Advokasi kebijakan publik mempunyai peran yang penting agar aturan yang dibuat mampu menciptakan dampak positif ke depannya. Akan tetapi, banyak profesional yang hanya mengerti secara teori tentang kebijakan publik, tanpa mengetahui pentingnya menguasai teknik advokasi yang efektif. Akibatnya, usulan kebijakan yang berdampak sekalipun dapat gagal mendapat dukungan karena lemahnya strategi komunikasi kepada pembuat kebijakan.

Di sinilah pentingnya membangun kompetensi tentang advokasi kebijakan yang dapat didapat melalui pelatihan terstandar nasional, seperti bersertifikat BNSP. Namun sebelum mengambil keputusan untuk mengikuti pelatihan advokasi kebijakan publik bersertifikat BNSP, hendaknya kita pahami dulu dalam artikel ini tentang pentingnya dan tantangan apa saja yang ada di lapangan.

Mengapa Advokasi Kebijakan Publik itu Penting?

Banyaknya kepentingan masyarakat yang sedang diperjuangkan, peran advokasi kebijakan publik menjadi semakin vital. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kemampuan ini sangat dibutuhkan:

Meningkatkan Kesadaran Publik

Suatu kebijakan biasanya berdampak bagi banyak orang, namun sering kali dalam proses pembuatan kebijakan tidak transparan dan sulit dipahami. Melalui advokasi, program pemerintah diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Hal ini dapat mendorong kesadaran masyarakat tentang kebijakan yang berlaku.

Penguatan Hak dan Kepentingan

Dalam kenyataan di lapangan, tidak semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasinya kepada pembuat kebijakan. Petani, buruh, penyandang adat, atau komunitas tertentu sering kali tidak memiliki ruang untuk berhadapan dengan pemerintah atau pembuat kebijakan. Advokat kebijakan berperan menjadi jembatan untuk memperjuangkan hak mereka melalui jalur formal dan terstruktur. Tanpa keterampilan advokasi, kelompok rentan akan menjadi korban kebijakan yang dirugikan.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Banyak masyarakat merasa proses pembuatan kebijakan hanya terjadi di wilayah eksklusif dan sulit dijangkau, sehingga masyarakat cenderung diam. Advokasi kebijakan yang efektif mampu mengubah pemikiran tersebut dengan menciptakan mekanisme agar masyarakat dapat berpartisipasi, seperti forum dengar pendapat publik atau kampanye damai.

Menjadikan Kebijakan Berpihak ke Masyarakat

Kemampuan advokasi kebijakan publik penting agar kebijakan tidak menguntungkan pihak tertentu saja. Praktisi advokasi berperan untuk mengomunikasikan data lapangan dan aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mempertimbangkan dampak menyeluruh.

Tantangan Advokasi Kebijakan

Meskipun perannya penting, namun dalam praktik advokasi kebijakan publik juga menghadapi beberapa tantangan yaitu sebagai berikut:

Hambatan Politik dan Birokrasi

Umumnya, proses pembuatan kebijakan publik dipengaruhi oleh kekuasaan dan struktur organisasi pemerintahan yang kaku. Sistem birokrasi yang memiliki prosedur yang berbelit serta konflik antar pemegang kepentingan dalam politik, membuat usulan kebijakan yang advokat sampaikan hilang sebelum sampai pada meja pengambil keputusan final.

Keterbatasan Sumber Daya

Proses advokasi tentu memerlukan beberapa sumber daya untuk mempermudah usulan kebijakan sampai pada pembuat kebijakan. Namun, sering kali ada keterbatasan sumber daya seperti data yang kurang, biaya yang mahal untuk melanjutkan kampanye, hingga sumber daya manusia yang kurang terampil.

Dominasi Kepentingan Publik

Hambatan ini terdengar kontradiktif, karena menyuarakan kepentingan publik adalah tujuan dari advokasi kebijakan. Namun, sering kali dominasi kepentingan publik justru digunakan sebagai alasan untuk memenangkan kepentingan pihak mayoritas yang harusnya tidak diperjuangkan, sehingga aspirasi kelompok kecil yang lebih penting justru malah terabaikan.

Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik BNSP

Melihat betapa pentingnya advokasi kebijakan publik dan tantangan yang dihadapi, banyak profesional yang terjun dalam bidang ini memilih untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pelatihan. Salah satunya yakni pelatihan advokasi kebijakan publik bersertifikat BNSP, yang dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi terstruktur dalam memengaruhi kebijakan yang efektif dan profesional. Sertifikasi BNSP memberikan pengakuan kompetensi nasional yang dibutuhkan dalam karir ini.

Mengenal Sekilas Duta Training – LSP Resmi BNSP

Lalu, di mana Anda bisa mendapatkan pelatihan advokasi kebijakan publik bersertifikat BNSP yang berkualitas dan terpercaya?

Duta Training hadir sebagai lembaga pelatihan sertifikasi BNSP yang telah dipercaya oleh ratusan klien dari berbagai sektor, termasuk BUMN dan perusahaan multinasional. Dengan instruktur berpengalaman, Duta Training menawarkan program pelatihan yang berkualitas. Bagi Anda yang berkarir di ranah kebijakan publik, Duta Training menjadi pilihan untuk meningkatkan kompetensi Anda.

Materi Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik BNSP

Berikut adalah materi yang akan Anda dapatkan dalam Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik BNSP di Duta Training:

Konsep Dasar:

Demokrasi Dan Kebijakan Publik
Konsep Dasar Kebijakan Publik Dan Policy Cycle
Dasar-Dasar Advokasi Kebijakan Dan Langkah-Langkahnya

Perencanaan Dan Strategi:

Perumusan Rencana Strategis Untuk Advokasi
Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)
Strategi Lobi Untuk Advokasi Kebijakan

Pelaksanaan Dan Metode:

Metode-Metode Advokasi Kebijakan
Kampanye Digital Untuk Advokasi Kebijakan
Teknik Komunikasi (Media Sosial, Media Massa)
Penggalangan Dukungan Massa Dan Membangun Koalisi

Tindakan Dan Praktik:

Merancang Langkah Aksi Advokasi
Pengembangan Riset Aksi
Praktik Advokasi Kebijakan Publik Di Indonesia

Program pelatihan ini akan dipandu oleh Guruh Muamar Khadafi, praktisi Analis Kebijakan Publik dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di LAN RI. Keahlian utamanya adalah Analisis Kebijakan yang akan dibagikan kepada peserta.

Apabila Anda berminat untuk segera mendapatkan pelayanan pelatihan terbaik dari Duta Training, segera hubungi nomor WhatsApp berikut ini: 0813-2610-6551. Pihak dari marketing Duta Training akan segera menghubungi Anda.