Pansus DPRP Tunda RDP LKPJ Sekretariat MRPBD Papua Barat Daya

Jurnalis: Latief

Kabar Baru, Sorong – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2025 menunda pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi I DPR Provinsi.

Salah satu OPD yang RDP-nya harus dijadwalkan ulang adalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRPBD).

Ketua Pansus LKPJ, Cartensz Malibela, S.IP, dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (9/4/2026), menjelaskan bahwa penundaan tersebut disebabkan minimnya kehadiran pihak terkait dalam rapat.

Ia menyebut, dalam pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris MRP bersama satu orang kepala bagian, sementara pejabat lainnya tidak tampak hadir tanpa keterangan yang jelas.

“Kehadiran yang tidak lengkap ini menunjukkan kurangnya sikap kooperatif dari pihak Sekretariat MRPBD dalam pembahasan LKPJ bersama DPR,” ujar Malibela.

Menurutnya, kondisi tersebut tentu menghambat proses pendalaman materi LKPJ yang sedang dibahas oleh Pansus, sehingga rapat tidak dapat dilanjutkan secara optimal.

Atas situasi ini, DPR Papua Barat Daya melalui Pansus LKPJ meminta Gubernur Papua Barat Daya untuk mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan seluruh OPD, khususnya Sekretariat MRPBD, agar hadir secara lengkap dalam setiap agenda pembahasan.

“Gubernur diminta memberikan instruksi tegas agar seluruh perangkat OPD hadir dalam pembahasan LKPJ,” tegasnya.

Pansus LKPJ juga telah memutuskan untuk menjadwalkan ulang RDP dengan Sekretariat MRPBD. Diharapkan pada pertemuan berikutnya, pihak terkait dapat hadir secara lengkap serta membawa data yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran pembahasan LKPJ Tahun 2025.