Menghidupkan Kembali Hattanomics

Editor: Ahmad Arsyad

KABARBARU, OPINI– Berangkat dari hasil bacaan Otobiografi singkat Bung Hatta yang dituangkan dalam buku seri tokoh oleh tempo yang berjudul “Hatta : Jejak Yang Melampaui Zaman”, menemukan spirit sebagai pemuda yang konsen memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan umat ini perlu banyak belajar dari tokoh Bung Hatta yang tak sekedar sebagai Bapak Koperasi Republik Indonesia, melainkan sebagai seorang Negarawan dan Ekonom sejati yang dimiliki Indonesia. Baru saja 4 hari lalu kita memperingati hari Pahlawan yang jatuh tanggal 10 November ini, penulis ingin berbagi atas keresahan dan ketakutan nasib ekonomi masa depan kita yang perlahan jauh dari cita-cita para pejuang dan pahlawan baik yang terukir dan tidak terukir namanya harus di hargai jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan ini atas penjajahan yang panjang dilakukan belanda diantara negara seperti portugis, inggris dan jepang.

Keterjajahan ekonomi ketika diterapkan Culture stelsel yang artinya Sistem Tanam Paksa oleh Sejarawan Indonesia yang dimana tanahnya (20%) untuk ditanami komoditas yang akan di ekspor ke belanda, wilayah yang di tanam komoditas tetap dikenakan pajak oleh pelopor kebijakan tersebut oleh Gubernur Jendral Graaf Johanes Van Den Bosch (wikipedia). Jika dilihat dari masa sekarang sistem dengan prinsip diatas kita rasakan dengan lebih halus dilakukan pemerintahan kita sendiri dengan dominasi swasta yang memanfaatkan hasil bumi kita, kemudian membayarkan pajak ke pemerintah, tanpa punya pengawasan ketat atas keseimbangan pengelolaan hasil bumi kita yang dilakukan oleh pihak kelas menengah ke atas ini.

Olehnya Bung Hatta menyikapi atas mengkristalnya sistem tanam paksa tersebut dengan menerapkan ideologi ekonomi dengan sistem tolong-menolong dan gotong royong yang dipraksiskan lewat Koperasi, walaupun koperasi ini sudah ada di masa Hindia Belanda yang diterapkan oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto, kemudian di masifkan sistem ini  dengan menuangkan dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  dengan Pemikiran Bung Hatta dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang bunyinya “Prekonomian ini disusun sebagai usaha bersama atas Asaz Kekeluargaan”, dimana Bung Hatta menginginkan Demokrasi Ekonomi ini bisa hadir lewat Koperasi dimana terletak perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal-modal diinginkan.

Hanya saja amanat UUD Pasal 34 ayat 1 ini dikhianati oleh rakyat sendiri atas pengaruh Sistem Kapitalisme dan Liberalisme oleh paham Ekonomi Barat. Lantas apakah hubungannya dengan menghidupkan kembali Hattanomics di saat pengkhianatan amanah dan pengaruh Sistem Kapitalisme dan Liberalisme?

Apa Itu Hattanomics dan Bagaimana Menjawab Realitas Saat Ini?

Dalam tulisan Tiga Jurus Hattanomics Dwi Setyo Irawanto (Wartawan yang tinggal di Jakarta) yang di muat dalam Bab Kolom-kolom di buku seri tokoh Bung Hatta oleh Tempo, membahas soal bagaimana tiga jurus ini bisa hadir dalam konsep Hattaomics ini disaat ketika pada tahun 1963 terjadi kemarau panjang kemudian Bung Hatta belum lama telah mengundurkan diri dari pemerintahan. Ketika kondisi Bung Hatta pensiun, merasakan sulitnya hidup orang biasa. Ia bukan aja keteter bayar tagihan listrik, gas, dan air minum, juga subsidi pemerintah. Sebagai pensiunan Bung Hatta hanya menerima Rp.1000 sebulan. “Apakah ini sebuah penghinaan kepada RI?” katanya kepada Menteri Urusan Anggaran Negara, “Makanan kucing saya saja tidak akan kurang dari sebegitu sebulan.”

Bagi Hatta, tak ada perkara lain yang menjadi kegagalan pada pemerintahan Bung Karno yang belum berhasil menerapkan paham sosialisme. “Kita selalu berkoak-koak tentang sosialisme,” katanya kepada seorang menteri diawal itu,” yang kemudian menaikkan harga tarif gas, bensin dan listrik dimana itu juga yang terjadi oleh pemerintahan saat ini di saat pandemi yang memerhatikan ukm dengan memberikan bantuan, tetapi kondisi pandemi menaikkan tarif biaya tes PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk tes postif/negatif atas Virus Covid-19 dengan membebankan rakyatnya dengan harga relatif tinggi dibandingkan negara lainnya, padahal pandemi ini ialah musibah bersama dan di rasakan seluruh negara.

Zamannya Bung Hatta dan sekarang ini tak mengalami perubahan, dimana sama-sama semangat kapitalism yang sudah terkonstruksi oleh sistem kapitalisme dan liberalisme ini membuat ketidakadilan negeri ini, yang kemudian hadir Pemikiran Sosialis sebagai gugatan atas perekonomian liberalisme yang dianggap sebagai wajah dari kapitalisme. Olehnya semangat kapitalisme ini upah atas modal jauh melampaui upah atas tanah dan tenaga. Akibatnya terjadi pengisapan kekayaan sumber dan ketimpangan kemakmuran.

Dalam struktur ini kata Hatta tak mungkin seseorang dengan tenaganya sendiri bisa maju keatas, akibat dampak sistem perekonomian liberalisme yang berwajah kapitalisme sudah menggerogoti manusia yang menggunakan hasil kekayaan alam ini tanpa ada rasa tanggungjawab atas limbahnya yang diperbuat, maka efek domino pandemi ini mengajarkan kita kembali untuk saling tolong-menolong membantu perekonomian agar bisa pulih, sepertinya kita harus menerapkan tiga jurus ekonomi Bung Hatta dalam antitesa dari liberalisme dan kapitalisme, dimana jurus itu pertama : penguasaan aset oleh negara, kedua : kontrol terhadap usaha swasta dan ketiga : tumbuhnya perekonomian rakyat mandiri. Poin ketiga yang lalu dipraksiskan dalam bentuk koperasi lewat perhimpunan manusia yang memiliki usaha bersama dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, bukan sebaliknya yang kita lihat kondisi koperasi dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan pemerintah, yang ini tak mencerminkan kemandirian dan kesadaran dari bawah. Harusnya semangat koperasi itu berasal bottom up (bawah) begitu kata Bung Hatta, Koperasi mulai bergeser dan jauh citranya di masyarakat ketika Koperasi ini di polarisasi oleh kepentingan politik oleh Soeharto mengamankan kekuasannya lewat partai golkar.

Tentu dengan munculnya regulasi baru soal koperasi multipihak yang dicabangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan dapat menguatkan posisinya dalam bersaing dengan badan usaha mencerminkan individualitas serta UD, CV dan PT, dan yang sejenis. Maka olehnya Bung Hatta sudah mewanti-wanti ini sejak sudah tak sejalan lagi sistem demokrasi yang dianut oleh Bung Karno ketika itu pada saat Bung Karno menolak usulan  Bung Hatta tentang kebebasan demokratis menyatakan pikiran dan pendapat  secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan hak berserikat untuk di tetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, dimana Bung Karno menyatakan warga negara secara individual memiliki hak-hak dasar tertentu ini membuka pintu Individualisme (Bung Hatta dan Demokrasi, Franz Magnis-Suseno), atas gagasan inilah sebagai cikal bakal pintu liberalisme masuk dengan alibi menjunjung tinggi atas hak kepemilikan individu dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) yang tak sadar kita terjebak oleh paham liberalisme itu sendiri sebagai tipu daya oleh kepemilikan bagi para kuasa modal dan memperkaya diri.

Padahal Bung Hatta sudah mengingatkan ke Bung Karno, yang menjunjung kebebasan diberikan individu dengan dasar terciptanya keadilan sosial, padahal kebebasan-kebebasan itu “tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan” dimana terlihat betul Bung Karno disini mementingkan Kedaulatan Individu dan Hatta mementingkan Kedaulatan Rakyat. Bahwa tingkat kedalaman melihat pemikiran sosialis Bung Hatta lebih kuat analisanya ketimbang sahabat dan proklomator Bung Karno.

Olehnya akibat dari kebebasan hak individu ini telah mengkhawatirkan Bung Hatta membaca akan muncul negara kekuasaan akibat keputusan Bung Karno, kemudian tak dipedulikanlah kekhawatiran orang nomor 2 Indonesia, walaupun kolonialisme telah hilang, tetapi kediktatoran dan penindasan akan terjadi negara ini karena rumusan negara kita haknya untuk individu bukan hak untuk berserikat.

Hasil perkembangan itu terlihat siapa bapak demokrasi yang utuh. Bukan berarti Bung Karno tak demokrasi, hanya saja cukup disayangkan disini pendapat atas kekhawatiran oleh wakilnya dan juga sahabatnya tidak dipertimbangkannya dalam membaca resiko masa depan rakyatnya. Walaupun Bung Karno mengingatkan kita pada salah satu pesan pidatonya tentang “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian melawan bangsa sendiri”. Dari pesan ini harusnya memberikan kesadaran pemuda untuk membaca pergolakan yang terjadi di realitas, mari belajar dari spirit pemuda yang bersatu, bukan malah terpecah belah, maka wajar saja apa yang diperjuangkan tak bisa diwujudkan dan ditambah pemuda yang sudah terkoptasi oleh kapitalisme yang meraka tak sadar atas perilakunya, yang mengkomersialkan aksi-aksi demonstrasinya dengan menjual idealismenya itu sendiri.

Dapatkah Hattanomics Hidup kembali di Masa Pandemi?

Pertanyaan soal Hattanomics bisa hidup, menurut pribadi penulis sangat bisa karena apa yang terjadi di masa pada tahun 1963 dan 2021 sangat relevan dengan ketidakadilan disebabkan sistem perkonomian liberalisme dengan wajah kapitalisme. Kemudian ditambah dampak pandemi secara global ini menandakan kita kesadaran akan ekonomi harus di topang secara bersama-sama (kolektif/konsolidasi) dan tidak bisa sendiri lagi (individualis). Atas dasar ekonomi dilakukan secara bersama-sama ini sudah menjadi konsep dari pemikiran ekonomi dalam 3 langkah mengatasi ketidakadilan disebabkan paham ekonomi liberalis , yakni konsep Hattanomics dengan model baru Hattanomics menurut kesadaran penulis, olehnya diharapkan peran lebih banyak dilakukan pemuda karena diukur oleh kecakapannya dengan teknologi terbarukan seperti maraknya ekonomi digital, harus menjadi peluang dan kesempatan anak muda kolektif/konsolidasi dalam membangun kesadaran Hattanomics Baru lewat aktivitas perekonomian baik itu secara langsung maupun lewat digital.

Tidak ada lagi bekerja sesuai spesifikasi dan fungsional lagi tetapi harus konsolidasi secara bersama agar nilai Hattanomics ini bisa terimplementasi. Olehnya dalam tulisan ini mengajak kepada para aktivis untuk berkonsolidasi dan jagan terpecah belah, karena terpecah belahnya kalian secara sadar adalah tipu daya untuk membuat kalian bersikap akan takut lagi mempercayai sesama aktivis karena membuat diri anda tak mengenal yang mana kawan dan lawan, tentu membuat aktivis akan bergerak sendiri-sendiri. Semoga Prinsip Nilai-Nilai Hattanomics ini bisa mejadi role model baru dengan wajah barunya tentunya dengan semangat berekonomi lewat Konsolidasi secara Mandiri dan Bersama yang di tuangkan dalam koperasi digital tentunya.

Hattanomics ini akan menjadi bagian spirit kita lagi dalam Demokrasi Ekonomi dengan versi baru harus menjadi tahdim atas ketertindasan dan tipu daya oleh nilai paham ekonomi liberalisme yang telah menggerogoti negeri kita sejak masa kolonial hingga masa milenial ini. Semoga akan hadir para Hatta baru dalam melanjutkan perjuangan demokrasi ekonominya yang di tuangkan dalam bukunya Demokrasi Kita yang menjawab atas Anomali Demokrasi yang terjadi dari masa Soekarno hingga Jokowi masih tetap berlangsung.

• Penulis adalah Fahrizal Ubbe (Aktivis Peneleh Regional Makassar dan Kader LEMI Cabang Gowa Raya).
• Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kabarbaru.co