Melampaui Citra Bias Politik Perempuan

Editor: Ahmad Arsyad

KABARBARU.CO, OPINI– International Women Day (IWD) 2022 mengangkat tema lama soal bias dan kungkungan relasi yang tidak berimbang pada perempuan. Isunya seolah tidak beranjak dan jalan di tempat, namun justru ide tradisional itulah yang menempatkan posisi perempuan dalam fatamorgana kebebasan namun terkoptasi dalam ukuran, batasan, simbol kuasa, dan diskriminasi. Dalam cawan politik terbuka, isu bias itu kentara adanya. Dia lebih sempurna sebagai satu ekosistem yang tidak ada tanda-tanda penempatan peran perempuan secara baik. Politik dan dunianya seoalah menjadi satu impian tertinggi kaum perempuan sekalipun pada pada kenyataan politik yang serba transaksional juga menempatkan perempuan dalam jeratan yang tidak stabil dan adil.

Akibat lemahnya pengaruh posisi perempuan, indikasi pada peristiwa yang merugikan dapat dirasakan langsung. Kekerasan seksual dan aturan perundangan RUU TPKS yang tidak kunjung tuntas menjadi satu bukti di arena parlemen, perempuan kehilangan taji. Temuan data sudah hampir membuat sesak telinga, ditambah lagi indikator moralitas bagi korban kekerasan menimbulkan persepsi “kotor” pada perempuan menjengkelkan. Di luar itu, pelaku memainkan peran karena teras sistem politik hukum tidak benar-benar mewadahi kaum perempuan untuk selamat. Sistem politik penuh harapan itu akhirnya menjadi “sarang penyamun”. Gerakan-gerakan perempuan parlemen seperti tidak menemukan sisi tegas kala dihadapkan dengan urusan perempuan.

Sedikit berkaca pada Iran, sebagai negara-negara yang sama-sama merasakan penindasan dan revolusi, posisi perempuan Iran justru mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ayatullah Khomeini, pendiri Republik Islam, menyatakan bahwa perempuan harus berkontribusi dan hadir dalam berbagai perkembangan yang menentukan nasib dan masa depan negara. Saat ini dibawah Ayatullah Khomeini telah membuka jalan bagi kehadiran kaum perempuan di arena politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kehadiran perempuan dalam berbagai perkembangan negara telah terbukti dari beragam gerakan kaum perempuan di Iran selama 43 tahun belakangan ini. Artinya setiap kelompok besar bernama negara ini bisa melakukan metamorfosis pada penempatan hak-hak perempuan, hal itu seharusnya juga bisa dilakukan oleh Indonesia.

Menarik Daya Pilih?

Realitas dan persepsi kadang tidak lagi mudah dipisahkan secara rasional. Perempuan dapat melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki dalam penempatan keterampilan dan kepemimpinan. Sayangnya persepsi politik perempuan di Indonesia selalu dalam bayang-bayang dimensi pengaruh penetrasi saja bukan kemampuan dan manajemen kebijakan publik. Persepsi perempuan dalam menduduki kursi presiden berbeda dengan jabatan politik lain. Ingat bahwa perempuan masih bisa ke kursi DPR maupun kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota karena bukan jabatan tertinggi. Publik masih belum menerima perempuan sebagai pemimpin. Megawati pun menjadi presiden setelah Presiden Abdurrahman Wahid mundur.

Ada dua kendala yang penulis lihat, pertama, publik melihat kandidat perempuan tidak membangun upaya komunikasi dengan rakyat. Sekarang berapa banyak pejabat daerah yang secara gamblang dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat secara intens. Pengaruh ini besar adanya jika elektabilitas perempuan mau meningkat. Figur pilihan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kedekatan. Masalah ini sangat dipengaruhi oleh akses perempuan dan kesempatan yang tidak seluas calon kandidat laki-laki

Kedua, soal eksposur media. Medekati pemilu 2024 sorot media pada perempuan tidak berbaik hati. Blow up sebagai objektifikasi berlebihan membangun citra bahwa pejabat dari kalangan perempuan tidak begitu banyak bisa diharapkan, baperan, dan mudah dipengaruhi. Sebut saja kasus JHT kemaren, sosok Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan yang menerima pertimbangan-pertimbangan sebelum mengeluarkan kebijakan justru menjadi kambing hitam, di mana rencana kebijakan itu rupanya akhirnya ditarik. Masalahnya kelar, lukanya masih berlanjut. Publik juga masih tidak terima saat pemasangan baliho Ketua MPR RI, Puan Maharani, di lokasi bencana Gunung Semeru lalu, dianggap tidak memiliki simpati. Padahal, Puan bukanlah satu-satunya yang jor-joran buang rupiah demi pencitraan di papan reklame.

Saat ini berdasarkan riset KedaiKOPI setidaknya ada 4 nama perempuan yang masuk dalam daftar, tapi elektabilitasnya masih rendah. Mereka antara lain: eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) khusus di Jawa Barat juga menangkap ada beberapa tokoh perempuan masuk bursa. Dalam survei melalui telepon pada 5-8 Februari 2022 yang dilakukan pada masyarakat Jawa Barat, mereka mencatat nama Susi Pudjiastuti, Tri Risma Harini, Khofifah Indar Parawansa masuk dalam nama yang layak dipilih meski tidak setinggi Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Prabowo maupun Anies Baswedan.

Data di atas dapat dimaknai bahwa posisi perempuan mengalami delusi tanpa kepastian apakah akan muncul sosok perempuan alternatif yang konsisten. Break the Bias akan semacam interlude yang dikelilingi oleh trauma dan harapan tanpa ujung. Jika ditarik pada gerakan politik, makan IWD kali ini merupakan titik konsensus bersama secara penuh. Respon pada pembangunan harus dimulai dari banyak perhitungan bagi dampak perempuan. Begitupun resiko memilih calon pejabat politik, tidak hanya sekedar hitung-hitungan citra dan popularitas. Harus juga kritis bahwa calon dipilih bukan soal menempatkan kursi terbanyak bagi perempuan tetapi mampu menarik pedati hak-hak perempuan.

*) Penulis adalah Estetika Handayani direktur eksekutif Kajian Politik Perempuan Estetika Institut.

*) Tulisan opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis, bukan menjadi tanggung jawab redaksi, Kabarbaru.co.