Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia Tolak Penetapan Soeharto dan Sarwo Edhie Sebagai Pahlawan Nasional

Jurnalis: Listiani Safitri

Kabar Baru, Jakarta – Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI) menyatakan penolakan tegas terhadap penetapan Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo sebagai Pahlawan Nasional yang disahkan di Istana Negara, Minggu (10/11/2025).

Menurut mereka, keputusan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ribuan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan upaya memutarbalikkan narasi sejarah bangsa.

Sekretaris Jenderal PP IKAHIMSI, Muhammad Nibras As-Shabro, menegaskan bahwa penolakan ini bukan didasari sentimen politik, tetapi berdasarkan fakta sejarah yang terdokumentasi.

“Hari ini adalah hari kelam bagi historiografi Indonesia. Sebagai mahasiswa sejarah yang berkomitmen pada kebenaran historis, kami menolak keras legitimasi yang diberikan kepada individu yang terlibat dalam pembantaian massal 1965–1966,” ujar Nibras dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Razaan Bayu Rachman, Kepala Bidang Penelitian dan Kebijakan Strategis PP IKAHIMSI yang juga mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Indonesia (UI), menyebut penolakan ini berlandaskan pada rekam jejak pelanggaran HAM keduanya.

“Keberatan kami bukan hanya karena keterlibatan Sarwo Edhie dalam peristiwa 1965–1966, tetapi juga karena catatan pelanggaran HAM Soeharto yang panjang dan sistematis selama 32 tahun kekuasaannya,” tegas Razaan.

Ia menambahkan, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto bertanggung jawab atas berbagai tragedi kemanusiaan seperti Tanjung Priok (1984), Tragedi Santa Cruz Timor Timur (1991), kasus DOM di Aceh, penculikan aktivis 1997–1998, hingga Tragedi Trisakti dan Semanggi.

“Fakta ini bukan kontroversi politik, tetapi fakta sejarah yang didukung penelitian akademis, kesaksian korban, serta laporan Komnas HAM,” imbuhnya.

Nibras juga mempertanyakan logika moral di balik keputusan pemerintah.

“Jika Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, bagaimana dengan ribuan mahasiswa 1998 yang gugur memperjuangkan reformasi untuk menjatuhkan rezimnya? Apakah pengorbanan mereka akan dihapus dari sejarah?” ujarnya.

Penolakan IKAHIMSI semakin menguat ketika melihat bahwa pengesahan Soeharto dan Sarwo Edhie dilakukan bersamaan dengan Marsinah, aktivis buruh yang menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan gugur pada 1993.

“Menempatkan Marsinah—seorang pejuang hak-hak buruh—bersama tokoh yang merepresentasikan represi adalah bentuk penghinaan terhadap sejarah,” tambah Nibras.

IKAHIMSI menegaskan tiga alasan fundamental mengapa penetapan tersebut harus dibatalkan:

1. Belum adanya penyelesaian hukum dan rekonsiliasi terhadap pelaku pelanggaran HAM, sementara ribuan keluarga korban masih menunggu keadilan.

2. Pemberian gelar pahlawan sebelum penyelesaian hukum dianggap sebagai pengkhianatan terhadap prinsip keadilan.

3. Penetapan ini berpotensi mengaburkan pembelajaran sejarah bagi generasi mendatang.

“Kami berharap negara menunjukkan komitmen nyata terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan membuka ruang keadilan bagi keluarga korban,” ujar Razaan.

IKAHIMSI juga menyerukan agar pemerintah menarik kembali penetapan tersebut dan membuka kebenaran sejarah secara transparan demi pendidikan sejarah Indonesia yang jujur bagi generasi muda.

“Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan ribuan korban dilupakan dengan memberikan penghargaan tertinggi kepada mereka yang bertanggung jawab atas penderitaan itu,” pungkas Nibras.