Mahasiswa Dompu Demo DPP Gerindra, Desak Pemecatan Bupati Bambang Firdaus Terkait Skandal

Jurnalis: Abdul Hamid

Kabar Baru, Jakarta – Gelombang protes menyasar kantor DPP Partai Gerindra di Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Dompu dan Bima menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak tindakan tegas terhadap Bupati Dompu, Bambang Firdaus, yang terseret dugaan skandal perselingkuhan.

Koordinator lapangan aksi, Andi Zurhum, memimpin massa dalam menuntut DPP Gerindra segera menggelar rapat internal guna membahas dugaan pelanggaran etik tersebut.

Para demonstran menekankan bahwa perilaku seorang kepala daerah bukan sekadar urusan pribadi, melainkan persoalan publik yang mencerminkan kredibilitas partai di mata masyarakat.

Reputasi Partai dan Moral Publik

Dalam orasinya, Andi Zurhum menegaskan bahwa dugaan skandal ini menjadi ancaman serius bagi reputasi partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.

Massa mendesak partai untuk mengambil langkah berani, termasuk memecat Bambang Firdaus dari keanggotaan partai jika dugaan tersebut terbukti benar.

Selain itu, mereka mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen terhadap sang Bupati.

“Partai besar harus bertindak sesuai prinsip moral dan etika. Jika partai diam atau menunda, berarti partai ikut bertanggung jawab atas kerusakan moral yang terjadi di masyarakat,” tegas Andi Zurhum di depan markas Gerindra.

Massa menilai posisi Bambang Firdaus sebagai Ketua DPC Gerindra Dompu membuat tanggung jawab moral partai semakin besar dalam menjaga integritas kadernya.

Sikap Bungkam dan Laporan Polisi

Peserta aksi juga menyoroti sikap antikritik Bupati Bambang Firdaus yang memilih bungkam tanpa memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

Alih-alih menjelaskan duduk perkara, Bupati justru melaporkan akun media sosial masyarakat yang mengkritik isu perselingkuhan tersebut.

Tindakan ini menurut massa justru semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap kebenaran skandal yang beredar.

Hingga aksi berakhir, pihak DPP Gerindra belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para mahasiswa.

Namun, massa menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan siap menggelar aksi lanjutan, termasuk audiensi publik dan kampanye transparansi.

Mereka menuntut komitmen nyata dari partai agar isu moral politik tidak terabaikan demi menjaga kualitas kepemimpinan di daerah.