Ichsan Wantogia Tekankan Kesiapan OPD Hadapi Pengawasan Pemerintahan Daerah

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar Baru, Gorontalo— Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diminta mempersiapkan dokumen pendukung secara lengkap dalam menghadapi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah se-Provinsi Gorontalo.

Kesiapan tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan program, penggunaan anggaran, pengelolaan aset, hingga capaian pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, saat memimpin entry meeting pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama Inspektorat Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango, Selasa (13/10/2026).

Ichsan menjelaskan, pengawasan akan mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari alokasi anggaran dan perencanaan pemerintahan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, pengamanan aset, hingga capaian program penanggulangan kemiskinan.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD terkait memastikan dokumen administrasi tersedia secara lengkap, tertata, dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Iklan Google Ads

Jasa Penerbitan Buku Resmi

Terbitkan buku ajar SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dengan ISBN resmi, proses cepat dan profesional.

alfapresspustaka.com

“Mohon atensi para OPD terkait, khususnya dalam pemenuhan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Ichsan.

Ichsan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango itu menegaskan, kesiapan administrasi bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan. Dokumentasi yang baik juga menjadi dasar untuk menelusuri kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, dan hasil yang dicapai pemerintah daerah.

Menurutnya, kelengkapan dokumen akan membantu proses pengawasan berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penanggulangan Kemiskinan Jadi Perhatian

Selain tata kelola anggaran dan pengamanan aset, penanggulangan kemiskinan turut menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Ichsan menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melakukan sejumlah intervensi, di antaranya melalui kegiatan Posyandu yang melibatkan kemitraan dengan Tim Penggerak PKK serta terintegrasi dengan program sejumlah OPD.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara lebih terpadu. Namun, setiap kegiatan dan hasil yang dicapai tetap perlu didukung dokumen yang jelas agar dapat ditelusuri serta dievaluasi.

Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada kegiatan, tetapi juga memperhatikan manfaat dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pelayanan Publik dan Kerja Sama Antardaerah

Pada aspek pelayanan publik, perhatian juga diarahkan pada penerapan kemudahan perizinan. Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan pemerintahan.

Ichsan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menyelesaikan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Antardaerah. Regulasi tersebut akan menjadi landasan untuk mengembangkan berbagai bentuk kolaborasi dengan daerah lain, termasuk kerja sama yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

Menurutnya, penguatan kerja sama antardaerah dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus membuka peluang pengembangan potensi daerah.

OPD Diminta Transparan di Tengah Keterbatasan Fiskal

Ichsan juga menyoroti tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dinilai tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung seluruh kebutuhan pembangunan.

Karena itu, investasi diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang pembangunan yang lebih luas.

Untuk mendukung upaya tersebut, seluruh OPD diminta mempersiapkan dokumen sesuai bidang tugas masing-masing dan memastikan setiap program dapat dijelaskan secara terbuka, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya.

Ichsan berharap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan, memperbaiki kekurangan administrasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.