Hingga Agustus 2025, 31 PMI Sumenep Dideportasi, Disnaker: Stop Jalur Ilegal

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Sumenep – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Sumenep melaporkan, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumenep yang dideportasi terus mengkhawatirkan.

Sepanjang periode Januari-Agustus 2025, tercatat sebanyak 31 warga Sumenep telah dipulangkan paksa dari negara penempatan.

Berdasarkan jenis kelamin, PMI yang dideportasi didominasi oleh perempuan (16 orang), sementara pekerja laki-laki berjumlah (15 orang).

Tren kenaikan terutama terjadi pada Juli 2025, di mana PMI yang deportasi berjumlah (8 orang), disusul Agustus (7 orang).

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Sumenep, Eko Kurnia Mediantoro, menegaskan, sosialisasi terhadap bahaya berangkat secara ilegal sebetulnya telah gencar dilakukan.

“Pihak kami tidak henti-hetinya melakukan sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat, terutama di desa-desa yang menjadi kantong PMI, untuk tidak menjadi PMI ilegal,” tegas Eko Kurnia di kantornya, Senin (25/8).

Ia juga mengungkapkan, terdapat sejumlah kecamatan yang menjadi penyumbang PMI ilegal, antara lain Arjasa, Kangayan, Lenteng, Saronggi, dan Ambunten.

“Kami fokus pendekatan di kecamatan-kecamatan yang memang masih memiliki angka PMI ilegal yang tinggi,” tambahnya.

Pemerintah Daerah, lanjut Eko Kurnia, mendorong seluruh calon PMI berangkat melalui prosedur resmi dan mengantongi dokumen yang lengkap, agar mendapatkan perlindungan hukum.

“Kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa serta para stakeholder terkait terus kami intensifkan untuk mencegah warga menjadi korban calo dan menjalani prosedur illegal,” pungkasnya.

Sebagai informasi, periode Januari-Agustus tahun 2024, PMI asal Sumenep yang dideportasi tercatat sebanyak 51 orang, terdiri dari 25 orang laki-laki dan 26 orang perempuan.