GMKI Korwil XII Tanah Papua Desak Penanganan Transparan Kasus Tapol dan Kondusivitas Kota Sorong

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Sorong – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Koordinator Wilayah (Korwil) XII Tanah Papua menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi keamanan di Kota Sorong serta pemindahan empat tahanan politik (Tapol) ke Makassar.

Koordinator Wilayah XII GMKI Tanah Papua, Aca Chelania Brin, menegaskan pihaknya meminta agar seluruh proses hukum berjalan transparan serta aparat penegak hukum menjunjung tinggi keadilan.

Dalam pernyataan sikapnya, GMKI Korwil XII Tanah Papua menyampaikan empat poin tuntutan, yakni:

1. Meminta kepada Kejaksaan, Pengadilan Kelas C Kota Sorong, dan Kapolda Papua Barat Daya untuk memberi ruang kepada semua warga serta keluarga agar dapat memantau keadaan dan kondisi empat Tapol di Makassar hingga proses persidangan selesai.
2. Meminta kepada Kapolda Papua Barat Daya untuk menertibkan aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi serta menghindari tindakan represif terhadap massa aksi.
3. Meminta kepada Kapolda Papua Barat Daya agar mengusut tuntas oknum yang diduga melakukan perusakan fasilitas negara.
4. Meminta kepada Gubernur Papua Barat Daya, Forkopimda, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengambil langkah nyata demi mengembalikan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat di Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong, dengan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI.

“GMKI menekankan pentingnya transparansi, penghormatan hak asasi manusia, serta komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua, khususnya Kota Sorong,” ujar Aca Chelania Brin.

Pernyataan sikap ini disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dinamika keamanan di Papua Barat Daya pasca pemindahan tahanan politik dari Sorong ke Makassar.