Gawat! Pamekasan Progress Bawa Kasus Dugaan Korupsi DBHCHT Ke Kejagung RI

Jurnalis: Moh Nasir

Kabar Baru, Jakarta- Sejumlah pemuda mengatasnamakan Pamekasan Progress mendatangani Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/05/2022).

Mereka melakukan unjuk rasa meminta Kejagung melakukan supervisi ke Kejari Pamekasan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2021 Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan DBHCHT untuk Kabupaten Pamekasan tahun 2021 mencapai 64,5 miliar, merupakan pendapatan terbesar di banding tiga Kabupaten lain di Madura.

Dalam orasinya Pamekasan Progress tersebut, koordinator aksi Iswandi menyampaikan bahwa kasus tersebut berlarut-larut dan belum ada satu pun yang menjadi tersangka.

“Publik sudah tau, sudah ada beberapa orang yang diperiksa namun sampai sekarang belum tersangka, ada apa ini?,” kata orator di depan Kejagung.

Iswandi minta Kejagung ikut memberikan atensi dengan melakukan supervisi ke Kejari Pamekasan karena khawatir kasus tersebut diselesaikan di ruang gelap.

“Sudah menjadi opini liar di masyarakat bahwa pengusutan kasus ini sudah ada intervensi kekuasaan, diduga ada kongkalikong sehingga dikhawatirkan proses kasus ini tidak tuntas dan hilang di tengah jalan,” jelas Iswandi.

“Makanya kami minta Kejagung melakukan supervisi bahkan kalau bisa harus ambil alih, jangan biarkan koruptor mempermainkan hukum,” kesalnya.

Iswandi menjelaskan bahwa DBHCHT selama ini memang tidak jelas pemanfaatannya mungkin karena hanya menjadi bancakan untuk memperkaya diri sendiri sedangkan petani tembakau menjadi korban yang mana sampai saat ini belum sejahtera.

“Petani tembakau belum sejahtera karena akibat ulah mereka yang punya wewenang merampok dana yang semestinya dikelola untuk kepentingan petani lagi,” ungkapnya.

Karena itu, Iswandi memastikan mengawal kasus tersebut sampai tuntas dan kalau belum ada kejelasan ia akan datangi Kejagung kembali untuk meminta Kejagung mengambil alih.

“Kasus ini harus tuntas, Kadiskominfo Muhammad dan komplotannya harus bertanggung jawab di depan hukum,” ujarnya.

“Kalau Kejari Pamekasan tidak melakukan itu, maka kami pastikan akan terus melakukan unjuk rasa sampai Kejagung mengambil alih dan menangkap semua pelakunya,” ancamnya.

Diketahui, Kejari Pamekasan melakukan pemeriksaan terhadap 4 pejabat tinggi Diskominfo setempat dalam kasus dugaan penyelewengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2021 Kabupaten Pamekasan.