Forum Gerakan Peduli Papua Tolak SK DPP Golkar Terkait Ketua DPR Kota Sorong

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Sorong – Forum Gerakan Peduli Papua menegaskan penolakan terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menetapkan Jhon Lewerisa sebagai Ketua DPR Kota Sorong.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Forum Gerakan Peduli Papua, Andreas Nikson Sowe, menanggapi status Ketua DPRD Kota Sorong yang hingga kini dinilai masih belum jelas.

“Kami tetap dengan tegas sesuai pernyataan sikap pada demonstrasi 1 September 2025 di Gedung DPR Kota Sorong lalu. Kami menolak dan tidak menerima putusan DPP Partai Golkar yang memberikan SK Ketua DPRD Kota Sorong kepada Bapak Jhon Lewerisa. Hal ini tidak sesuai dengan harapan kami orang Papua yang ada di Kota Sorong,” tegas Andreas, Selasa (9/9/2025).

Andreas menjelaskan, pihaknya mempertanyakan keseriusan DPR Kota Sorong yang sebelumnya menyatakan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyikapi tuntutan masyarakat Papua.

Menurutnya, DPR Kota Sorong seharusnya menindaklanjuti aspirasi yang sudah disampaikan baik secara tertulis maupun lisan.

Lebih lanjut, ia menilai keputusan DPP Partai Golkar tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat Papua di Sorong.

“Kami tidak ingin jabatan penting pengambil kebijakan di kota ini dipegang oleh orang yang notabene bukan orang asli Papua. Memang regulasi tidak mengharuskan kursi ketua diisi OAP, tetapi kami berhak menyampaikan ketidakpuasan karena ini menyangkut kekhususan dan harapan masyarakat Papua,” ujarnya.

Andreas juga menyinggung proses pengusulan nama ke DPP Partai Golkar.

Menurutnya, dari tiga nama yang diusulkan terdapat calon dari orang asli Papua yang dinilai lebih memahami kebutuhan masyarakat Sorong.

“Kenapa SK itu bisa jatuh ke tangan beliau (Jhon Lewerisa)? Padahal dari tiga nama yang diusulkan ada orang asli Papua dari Sorong Raya yang betul-betul tahu dan mengerti kebutuhan masyarakat. Ini ada apa? Apakah murni kepentingan partai atau ada hal lain?” ungkapnya.

Ia juga dengan tegas menolak putusan tersebut dikarenakan Partai Golkar pada tahun 2000 hingga 2024, ketua DPR Kota Sorong selalu diisi dari kader partai Golkar yang merupakan Orang Asli Papua.

Forum Gerakan Peduli Papua menuntut agar DPC Partai Golkar Kota Sorong dan DPRD Kota Sorong menaruh perhatian serius terhadap aspirasi tersebut.

Mereka memperingatkan akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar bila tuntutan diabaikan.

“Kami meminta agar DPRD memperjuangkan tuntutan yang sudah kami sampaikan. Jangan sampai dibiarkan atau pura-pura tidak tahu. Jika tidak ditindaklanjuti, kami akan turun dengan massa yang lebih banyak lagi,” kata Andreas.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat Papua di Kota Sorong agar tetap bersatu dan tidak mudah diadu domba dalam isu ini.

“Apa yang kami perjuangkan adalah harapan semua orang Papua yang ada di Kota Sorong. Kami ingin kota ini segera memiliki Ketua DPRD definitif yang benar-benar hadir bersama rakyat, dan mampu berkolaborasi dengan pemerintah demi menjalankan visi dan misi pembangunan Kota Sorong,” pungkasnya.