DPRD Bone Bolango Soroti Lambatnya Pembangunan, Proyek Fisik Diminta Segera Berjalan

23/07/2026
|
16.1K views

Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango, Sofyan Wahidji.

Kabar baru, Gorontalo— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango meminta Pemerintah Kabupaten segera mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan fisik yang telah dialokasikan dalam APBD 2026.

Percepatan tersebut dinilai penting agar program yang telah direncanakan tidak mengalami keterlambatan dan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango, Sofyan Wahidji, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait jadwal pelaksanaan sejumlah program pembangunan.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam pembahasan bersama TAPD mengenai pergeseran anggaran tahun berjalan. Dalam pembahasan itu, DPRD mempertanyakan sejumlah kegiatan pembangunan yang hingga saat itu belum terlihat pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Sofyan, berdasarkan penjelasan pemerintah daerah, pembangunan fisik dan infrastruktur dijadwalkan mulai direalisasikan pada triwulan ketiga 2026 atau sekitar Juli.

“Setelah kami diundang TAPD dalam pembahasan terkait pergeseran anggaran, disampaikan bahwa kegiatan pembangunan dan infrastruktur akan dianggarkan di triwulan ketiga. Artinya mulai berjalan sekitar bulan Juli,” kata Sofyan.

Ia menjelaskan, pada triwulan pertama dan kedua tahun anggaran, sebagian anggaran daerah masih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan.

Di antaranya pembayaran gaji pegawai, tunjangan, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga gaji ke-13. Kondisi tersebut membuat sejumlah program pembangunan yang membutuhkan anggaran cukup besar baru dapat dilaksanakan setelah memasuki semester kedua.

Meski memahami kondisi penganggaran tersebut, DPRD menegaskan pelaksanaan pembangunan fisik tidak boleh kembali mengalami keterlambatan.

Sofyan meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah percepatan sehingga pekerjaan yang telah masuk dalam perencanaan APBD dapat berjalan sesuai jadwal.

“Ini harus segera dilaksanakan supaya penyerapan anggaran bisa terlihat. Pelaksanaan fisik di lapangan juga harus tergambar sehingga masyarakat dapat melihat langsung hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurutnya, realisasi pembangunan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat pelaksanaan APBD. Program yang telah disepakati melalui proses penganggaran harus dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata di lapangan.

DPRD juga mengingatkan agar pekerjaan fisik tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran. Jika pelaksanaan terlalu lambat, waktu pengerjaan akan semakin terbatas dan berpotensi memengaruhi pencapaian target pembangunan.

Selain persoalan pembangunan fisik, Komisi II DPRD Bone Bolango turut memberikan perhatian terhadap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Revisi regulasi tersebut dinilai berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dengan menggali potensi penerimaan dari berbagai sektor yang dapat dikembangkan.

DPRD berharap percepatan pembangunan dan penguatan sumber pendapatan daerah dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, APBD tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bone Bolango.***