Bupati Ismet Mile Dorong Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Transparan

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar Baru, Gorontalo– Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menegaskan pentingnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ismet Mile saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Bone Bolango yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bone Bolango, Selasa (23/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Ismet Mile didampingi Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu. Penyampaian ranperda tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD setelah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Ismet Mile, laporan pertanggungjawaban APBD memuat seluruh realisasi pendapatan dan belanja daerah yang telah digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025.
“Hari ini saya menyampaikan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025. Sesuai mekanisme yang berlaku, laporan ini harus melalui pemeriksaan BPK. Inti dari laporan pertanggungjawaban APBD adalah pendapatan dan pengeluaran daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran,” ujar Ismet Mile.

Ia menjelaskan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah juga terus memperkuat fungsi perencanaan, pengawasan, serta pengendalian anggaran agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.

Bupati Ismet menilai sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif mampu memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan kolaborasi tersebut, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai kebutuhan pembangunan daerah serta aspirasi masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Ismet Mile menegaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap seluruh capaian pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi secara objektif. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan dan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.

“Pemerintah daerah berharap pembahasan ranperda ini dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat Bone Bolango,” tandasnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.