BEM SI Kerakyatan BSJB Desak Reformasi dan Tolak Represivitas Aparat

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Wilayah Banten Se-Jabodetabek (BSJB) menggelar pernyataan sikap di Kampus UPN Veteran Jakarta, Jumat (5/9). Agenda ini merupakan respons mahasiswa atas dinamika sosial-politik terkini yang mencuri perhatian publik, mulai dari meningkatnya tindakan represif aparat keamanan hingga kerusuhan dalam aksi massa yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dalam pernyataan tersebut, BEM SI Kerakyatan Wilayah BSJB menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh tinggal diam melihat praktik ketidakadilan yang terus berulang. Mereka menilai, tindakan represif aparat dalam menghadapi massa telah mencederai prinsip demokrasi, melanggar hak asasi manusia, dan berpotensi menimbulkan trauma sosial di kalangan masyarakat sipil.

“Represivitas tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Di sisi lain, aksi anarkis yang kerap terjadi juga tidak boleh dibiarkan, karena hanya akan merusak citra gerakan rakyat yang murni memperjuangkan keadilan,” bunyi pernyataan sikap yang dibacakan.

Lebih lanjut, BEM SI Kerakyatan BSJB menuntut Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab penuh atas jatuhnya korban jiwa dalam sejumlah peristiwa belakangan ini. Mereka juga mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi independen yang transparan, akuntabel, dan terbuka bagi publik untuk mengusut aktor intelektual di balik kerusuhan.

Selain menyoroti aparat, mahasiswa juga mengkritisi stagnasi kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Dalam sikapnya, BEM SI Kerakyatan Wilayah BSJB mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan sejumlah regulasi penting, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. Keduanya dianggap sebagai komitmen nyata negara dalam melawan praktik korupsi sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat yang kerap terpinggirkan.

Mahasiswa juga menegaskan pentingnya reformasi partai politik. Menurut mereka, partai politik sebagai pilar demokrasi seharusnya memiliki integritas tinggi dan benar-benar menjadi representasi kepentingan rakyat, bukan sekadar alat kepentingan elite.

Dalam pernyataannya, BEM SI Kerakyatan Wilayah BSJB menolak keras segala bentuk militerisme di ranah sipil. Mereka menekankan, supremasi sipil harus dijaga demi keberlangsungan demokrasi yang sehat, bermartabat, dan berorientasi pada rakyat.

BEM SI Kerakyatan Wilayah BSJB menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali komitmen mahasiswa untuk tetap berada di garda terdepan menjaga keutuhan bangsa. Mereka menekankan bahwa perjuangan mahasiswa tidak berhenti pada aksi turun ke jalan, tetapi juga melalui diplomasi, advokasi kebijakan, serta pengawalan terhadap proses demokrasi di Indonesia.