Bea Cukai Malang Cegat Truk Muatan Jutaan Batang Rokok Ilegal Merek OK Bold di Pujon

Jurnalis: Dian Annisa

Kabar Baru, Batu – Tim Bea Cukai Malang kembali menggagalkan upaya peredaran rokok ilegal yang melintasi wilayah Kota Batu menuju Kabupaten Malang

Petugas berhasil menghentikan sebuah truk yang mengangkut jutaan batang rokok tanpa pita cukai setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran di jalur distribusi wilayah Pujon.

Penangkapan dramatis tersebut berlangsung di Jalan Brigjen Abd. Manan Wijaya, Dusun Dadapan Wetan, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengonfirmasi bahwa truk tersebut membawa 150 karton rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek OK Bold tanpa dokumen resmi.

Negara Nyaris Rugi Rp1,79 Miliar

Dalam penggeledahan tersebut, petugas mengamankan sedikitnya 2,4 juta batang rokok ilegal. Johan menaksir nilai barang bukti tersebut mencapai Rp3,56 miliar.

Praktik ilegal ini hampir melenyapkan potensi pendapatan negara dari sektor cukai sebesar Rp1.790.400.000.

“Total barang bukti yang kami amankan mencapai 2,4 juta batang rokok ilegal. Praktik ini berpotensi merugikan negara hingga Rp1,79 miliar,” jelas Johan Pandores dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalis Kabarbaru di Batu, Jumat (10/04/2026).

Ia menegaskan bahwa hilangnya dana sebesar itu berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan fasilitas publik, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Bea Cukai Malang Ajak Warga Melapor

Selain merugikan finansial negara, peredaran produk tanpa cukai ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pengusaha yang patuh hukum.

Johan mengimbau masyarakat agar berhenti mengonsumsi atau mengedarkan rokok ilegal demi melindungi hak publik atas fasilitas negara yang dibiayai oleh pajak.

Pihak Bea Cukai Malang kini terus memperketat pengawasan di titik-titik rawan distribusi guna menekan peredaran produk bodong.

Johan meminta warga segera melaporkan dugaan pelanggaran cukai kepada petugas untuk membantu stabilitas penerimaan negara dan menjaga iklim ekonomi daerah tetap kondusif.