Bahas Perubahan APBD 2026, Fraksi Golkar Tekankan Anggaran Akuntabel

14/09/2026
|
12K views

Kabar Baru, Gorontalo— Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bone Bolango menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).

Meski menyatakan menerima rancangan tersebut, Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan terhadap proses pembahasan hingga pelaksanaan anggaran nantinya. Salah satu penekanan utama adalah agar perubahan APBD dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Fraksi Golkar menilai kebijakan perubahan anggaran perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran juga diharapkan tetap diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Bone Bolango, Zulkarnain Ruchban, menjelaskan bahwa perubahan APBD pada dasarnya merupakan instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi daerah.

“Perubahan APBD pada hakikatnya merupakan instrumen penyesuaian fiskal terhadap asumsi ekonomi makro daerah, perkembangan belanja mendesak, pelampauan maupun koreksi target pendapatan, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya,” ujar Zulkarnain.

Menurut Fraksi Golkar, setiap perubahan anggaran perlu melalui pertimbangan yang matang. Penyesuaian anggaran tidak hanya harus sesuai dengan kondisi keuangan daerah, tetapi juga perlu memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek akuntabilitas menjadi salah satu perhatian fraksi dalam pembahasan Ranperda APBD-P 2026. Hal ini dinilai penting agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak sekadar menjadi penyesuaian administratif terhadap struktur anggaran.

Fraksi Golkar juga berharap pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Program yang nantinya mendapatkan alokasi melalui APBD-P diharapkan mampu menjawab kebutuhan daerah dan memberikan dampak bagi masyarakat.

“Kami Fraksi Golkar mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menyusun Ranperda APBD Perubahan 2026 untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD,” tandas Zulkarnain.

Dengan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya proses penganggaran dilakukan secara cermat, terukur, dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat Bone Bolango.