GMKI Tanah Papua Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Papua Barat Daya

Jurnalis: Latief

Kabar Baru, Sorong – Koordinator Wilayah XII GMKI Tanah Papua Masa Bakti 2025-2027, Aca Chelatania Brin mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) demi menciptakan situasi yang aman, damai dan kondusif di wilayah tersebut.

Menurutnya, Kamtibmas merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat hidup dengan aman, tertib, dan damai.

Di Papua Barat Daya, persoalan Kamtibmas menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pembangunan daerah, hingga kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, kondisi Kamtibmas di Papua Barat Daya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keberagaman sosial, budaya dan adat, letak geografis yang luas serta sebagian wilayah yang terpencil, hingga dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Oleh sebab itu, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat sangat dibutuhkan agar situasi keamanan tetap berjalan kondusif.

“Situasi Kamtibmas dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kolaborasi dan kerja sama yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat,” ujarnya.

Aca juga menyoroti sejumlah tantangan Kamtibmas yang masih sering terjadi, seperti tindak kriminalitas konvensional berupa pencurian dan penganiayaan, penyebaran hoaks serta provokasi yang dapat memicu konflik sosial.

serta gangguan keamanan oleh kelompok tertentu, hingga persoalan sosial seperti minuman keras, narkoba dan konflik antarwarga.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung langkah-langkah aparat keamanan.

Khususnya Polda Papua Barat Daya, dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Aca turut memberikan apresiasi kepada Polda Papua Barat Daya yang terus melakukan langkah-langkah strategis melalui sosialisasi Kamtibmas, edukasi hukum, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut penting guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah potensi konflik.

Serta membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Papua Barat Daya.