Pemuda Indonesia Demo di KPK, Desak Audit Dugaan Penyalahgunaan PIP dan KIP Kuliah

Jurnalis: Aldy Rohmatulloh

Kabar Baru, Jakarta – Aksi unjuk rasa digelar oleh sekelompok pemuda yang mengatasnamakan diri Pemuda Indonesia di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Dalam aksinya, massa menyuarakan tuntutan agar lembaga antirasuah segera melakukan audit menyeluruh dan proses hukum terhadap dua anggota DPR RI, yakni M. Kadafi dan Moh. Rano Alfath.

Koordinator lapangan aksi, Ahmad, menegaskan dalam orasinya bahwa terdapat dugaan kuat penyalahgunaan program bantuan pendidikan untuk kepentingan politik praktis.

“Perlu diketahui oleh masyarakat luas adanya dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan kewenangan yang diduga dilakukan oleh M. Kadafi dan Moh. Rano Alfath dengan menggunakan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk kepentingan politik,” ujar Ahmad.

Ia menjelaskan, dugaan tersebut berkaitan dengan momentum Pemilu Legislatif 2024 dan Pilkada Kabupaten Tanggamus 2024. Menurutnya, distribusi bantuan pendidikan diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk mendongkrak perolehan suara.

“Dalam kasus M. Kadafi, terdapat dugaan penggunaan Program Indonesia Pintar sebagai kompensasi politik bagi pemilih di dapil Lampung I. Sementara itu, Moh. Rano Alfath diduga menggunakan pola serupa untuk membantu pemenangan ayahnya dalam Pilkada Tanggamus,” lanjutnya.

Ahmad juga memaparkan estimasi nilai anggaran yang diduga terlibat dalam praktik tersebut, yang menurutnya mencapai angka fantastis.

“Jika dihitung dari jumlah penerima dan nominal bantuan, potensi anggaran yang terlibat bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai adanya potensi konflik kepentingan serta penyimpangan dalam penyaluran bantuan pendidikan yang seharusnya tepat sasaran.

“Kami melihat adanya indikasi kuat konflik kepentingan dalam penyaluran PIP dan KIP Kuliah, yang berdampak pada tidak tepatnya sasaran penerima bantuan,” tegas Ahmad.

Di akhir orasinya, Ahmad mendesak KPK untuk segera mengambil langkah tegas.

“Oleh karena itu, kami meminta KPK untuk segera memeriksa, mengaudit, dan mengadili dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran PIP dan KIP Kuliah yang diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah,” pungkasnya.

Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan, sementara para demonstran berharap tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari KPK demi menjaga integritas program bantuan pendidikan nasional.