Hardiknas Ironi, PTKIN Tertinggal Akibat Kebijakan Struktural Sentralistik Pemerintah

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) kembali diwarnai kritik. Bendahara Pusat DEMAPTKIN, Hamidudin Nasir, menilai momentum tahunan itu justru menyisakan ironi, terutama bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang dinilai belum mendapat perhatian serius pemerintah.

Hamidudin menyebut kualitas pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan global. Sejumlah persoalan klasik—mulai dari ketimpangan fasilitas, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, hingga melemahnya kualitas pembelajaran—dinilai belum tertangani secara sistematis.

Sorotan utama, kata dia, tertuju pada PTKIN yang mengalami stagnasi akibat kebijakan struktural. Persoalan tidak semata pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada pola pengelolaan yang dinilai membatasi ruang berkembang.

“PTKIN tidak kekurangan potensi, tetapi dibatasi oleh sistem yang terlalu sentralistik,” ujarnya.

Ia juga mengkritik peran Kementerian Agama Republik Indonesia yang dinilai memikul terlalu banyak fungsi, dari urusan keagamaan hingga pendidikan. Kondisi ini, menurutnya, membuat pengelolaan pendidikan Islam kurang optimal dan tertinggal dibanding perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Sebagai jalan keluar, Hamidudin mengusulkan restrukturisasi kelembagaan melalui pembentukan kementerian khusus yang menangani pendidikan Islam. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong tata kelola yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada kualitas.

Dari sisi anggaran, ia menilai besarnya alokasi dana ke Kementerian Agama belum berbanding lurus dengan peningkatan mutu PTKIN. Ketimpangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan disebut masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi daya saing lulusan.

Ia juga menyoroti kultur birokrasi di lingkungan PTKIN yang dinilai masih sarat kepentingan dan belum sepenuhnya berbasis meritokrasi. Intervensi pusat dalam berbagai keputusan akademik disebut menghambat inovasi dan kemandirian kampus.

Hamidudin mengingatkan, tanpa pembenahan yang konkret dan menyeluruh, pendidikan keagamaan di Indonesia akan terus tertinggal di tengah kompetisi global.

“Hardiknas seharusnya menjadi momentum perubahan, bukan sekadar seremoni tahunan tanpa evaluasi nyata,” pungkasnya.