Kejari Pasuruan Dalami Dugaan Korupsi Dana Banpol PDIP Pasuruan Rp1,9 Miliar

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Pasuruan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan mulai menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan dana bantuan politik (banpol) yang melibatkan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pasuruan. Penanganan perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap pendalaman awal oleh bidang intelijen.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Ferry Ardianto, mengonfirmasi bahwa laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran tersebut telah diterima dan tengah dikaji untuk menentukan langkah lanjutan.

“Laporan itu memang sudah kami terima dan saat ini masih menunggu arahan pimpinan. Prosesnya masih berjalan,” ujar Ferry saat dikonfirmasi, Kamis (2/4/2026).

Ia menambahkan, hingga kini pihak kejaksaan telah memeriksa satu orang saksi guna mengumpulkan bahan keterangan awal. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai ada tidaknya indikasi pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana bantuan politik yang dilaporkan.

Laporan tersebut diajukan oleh puluhan pengurus anak cabang (PAC) PDIP Kabupaten Pasuruan. Mereka mempertanyakan transparansi penggunaan dana banpol yang semestinya dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan politik kader serta operasional organisasi partai.

Dalam laporan disebutkan, anggaran yang dipersoalkan mencakup penggunaan dana bantuan politik selama periode 2022 hingga 2024 dengan total nilai sekitar Rp1,9 miliar. Rinciannya, sebesar Rp600 juta pada tahun 2022 dan sekitar Rp1,3 miliar untuk periode 2023 hingga 2024.

Saat ini Kejari Pasuruan masih fokus melakukan pengumpulan data dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait. Proses pendalaman dilakukan guna memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Pihak kejaksaan menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional dan objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan lanjutan dimungkinkan dilakukan apabila ditemukan bukti awal yang cukup kuat.

Kasus ini menjadi perhatian karena dana bantuan politik bersumber dari anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik serta memperkuat fungsi partai dalam sistem demokrasi.