Anas Urbaningrum Desak Pemerintah Batalkan Pengiriman 8.000 TNI ke Palestina

Jurnalis: Arif Muhammad

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, melontarkan kritik keras terhadap rencana pengiriman personel TNI ke Gaza.

Anas mendesak pemerintah agar tidak sekadar menunda, melainkan membatalkan sepenuhnya rencana pengiriman 8.000 prajurit tersebut demi alasan keamanan dan geopolitik yang kian memanas.

Desakan ini muncul setelah pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian tersebut resmi masuk status penundaan (hold) hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

“Saran saya: Sebaiknya dibatalkan,” tegas Anas Urbaningrum melalui unggahan di akun X pribadinya dan dikutip Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Jumat (20/03/2026).

Donald Trump Dinilai Gagal

Anas mengungkapkan alasan di balik tuntutan pembatalan tersebut.

Menurutnya, posisi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat ini tidak lagi sejalan dengan misi awal pembentukan Badan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Ia menilai Trump justru menjadi pemicu konflik yang lebih besar.

“Sebab Trump sudah batal sebagai imam perdamaian, sebagaimana misi awal BoP. Sebaliknya, Trump justru menjadi imam perang dan pengganas kemanusiaan,” ujar mantan Ketua Umum Demokrat tersebut dengan nada tajam.

Anas menganggap perubahan konjungtur politik internasional ini membuat misi pengiriman ribuan personel TNI menjadi sangat berisiko.

Alih-alih bertindak sebagai juru damai, kehadiran pasukan dikhawatirkan terjebak dalam pusaran konflik yang dipicu oleh kebijakan luar negeri AS yang agresif.

Pemerintah Tunda Pengiriman Pasukan

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan pernyataan usai rapat koordinasi bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Kantor Kementerian Pertahanan.

Ia memastikan bahwa seluruh proses pengiriman pasukan ke Gaza sedang dihentikan sementara.

“Semua di-hold. Di-hold,” kata Prasetyo singkat kepada jurnalis di Jakarta.

Saat ditanya mengenai durasi penundaan tersebut, Prasetyo belum bisa memberikan kepastian kapan rencana itu akan berlanjut kembali.

“Ya, sampai batas waktu yang belum ditentukan,” tambahnya.

Publik kini terus memantau apakah pemerintah akan mempertimbangkan saran Anas Urbaningrum untuk melakukan pembatalan total, mengingat tensi di Timur Tengah yang kian tidak menentu di bawah kepemimpinan Donald Trump.