Senator ARK Desak Hentikan Izin Investasi Demi Selamatkan Hutan Papua

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Jakarta – Senator Agustinus R Kambuaya (ARK) melakukan interupsi dalam sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2026), untuk menegaskan persoalan strategis nasional dan daerah terkait krisis kebencanaan akibat kerusakan lingkungan.

Dalam penyampaiannya, ARK menegaskan bahwa berbagai bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh bukan semata bencana alam, melainkan akibat kelalaian manusia dan kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Ia memaparkan data kerusakan hutan Papua sepanjang 2020–2025. Dari total sekitar 33 juta hektare hutan Papua, sebanyak 1,1 juta hektare dilaporkan telah tergerus, dengan sekitar 600 ribu hektare di antaranya rusak akibat aktivitas investasi, baik perkebunan, logging, maupun pertambangan.

Iklan Google Ads

Cek Plagiarisme Turnitin No Repository

Layanan cek Turnitin aman tanpa masuk repository, cepat, akurat, dan terpercaya.

cekplagiarismeturnitin.com

“Ini bukan angka kecil. Ini alarm bahaya bagi Papua dan Indonesia,” tegas ARK di sela interupsinya.

Dalam forum tersebut, Senator ARK secara tegas meminta lembaga DPD RI untuk menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah pusat agar segera melakukan penghentian izin investasi baru serta melakukan evaluasi total terhadap seluruh izin yang telah dikeluarkan.

ARK juga menyinggung peristiwa banjir bandang Wasior beberapa tahun lalu. Menurutnya, pembabatan hutan akibat perkebunan dan aktivitas logging menjadi faktor utama yang menyebabkan bencana di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, hingga menelan korban jiwa.

Ia menilai isu kebencanaan saat ini sangat krusial dan erat kaitannya dengan praktik perizinan yang terus diobral pemerintah. Jika kondisi ini dibiarkan, Papua berpotensi mengalami nasib serupa dengan Aceh dan Sumatera.

“Karena itu hentikan semua izin dan lakukan evaluasi total. Pemerintah pusat justru menarik kewenangan, tetapi kebijakan yang dibuat malah menyulitkan daerah,” tandasnya.

ARK menegaskan, perlindungan hutan Papua harus menjadi prioritas nasional demi mencegah bencana ekologis yang lebih besar di masa depan.