Berbeda Dengan Prabowo, Gubernur Sumatera Barat Ngaku Sudah Terima Bantuan Asing

Jurnalis: Abdul Hamid

Kabar Baru, Sumbar – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menjadi sorotan publik setelah ia mengakui wilayahnya sudah menerima bantuan asing untuk penanganan bencana banjir dan longsor.

Pengakuan Mahyeldi ini kontras dengan sikap resmi Pemerintah Pusat yang sebelumnya menyatakan Indonesia masih mampu menangani bencana Sumatra secara mandiri, sehingga menunda penerimaan bantuan dari negara sahabat.

Mahyeldi mengungkapkan, negara-negara yang telah mengirimkan bantuan ke Sumbar, antara lain Palestina, Turki, dan Malaysia. Ia menyebut bantuan dari Palestina datang melalui kantor perwakilan mereka yang berada di Inggris.

“Ada bantuan dari Palestina, dari Gaza yang kantornya di Inggris, ada juga dari Turki, bahkan mereka datang langsung memberikan,” kata Mahyeldi kepada Jurnalis Kabarbaru di Padang, Minggu (14/12/2025).

Ia menambahkan, para relawan datang langsung ke Padang membawa bantuan berupa kebutuhan tidur, kasur, pakaian, dan makanan, meski mereka tidak ikut bekerja di lapangan.

Ditanya mengenai sikapnya terhadap bantuan asing, Gubernur bergelar Datuak Marajo itu menegaskan bahwa ia tidak akan menghalangi bantuan dari luar negeri.

Sikap ini serupa dengan Gubernur Aceh yang sebelumnya mendatangkan tim ahli dari China.

Mahyeldi juga menyoroti partisipasi aktif para perantau Minang di berbagai daerah yang merasa perlu membantu saudara-saudara mereka di kampung halaman.

Polemik Bantuan Asing untuk Banjir

Sebelumnya, tawaran bantuan logistik, personel penyelamat, hingga dukungan teknologi dari berbagai negara sahabat siap diluncurkan.

Namun, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan masih sanggup menangani bencana secara mandiri dan memiliki stok pangan yang cukup.

Keputusan ini sempat menuai kritik dan menimbulkan tanda tanya, menyebabkan munculnya anggapan pemerintah terlalu egois.

Menanggapi polemik tersebut, pihak Istana melalui Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, menjelaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menolak bantuan asing.

Presiden Prabowo, kata Timothy, meyakini pemerintah masih sanggup menangani bencana di Sumatra secara mandiri.

“Pak Presiden tidak pernah menyampaikan bahwa ‘oh kita tidak usah terima bantuan asing karena kita ego atau kita pride’, itu tidak,” tegas Timothy.

Timothy mengakui bahwa anggaran sejumlah pemerintah daerah sempat menipis. Namun, pemerintah pusat sudah mengatasi masalah tersebut dengan menambah alokasi.

Ia menyebut, usulan tambahan anggaran Rp2 miliar per kabupaten/kota yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian, kini diputuskan Presiden menjadi Rp4 miliar.

Sementara itu, setiap provinsi menerima tambahan Rp20 miliar, bertujuan untuk mempercepat penanganan korban bencana.

Pemerintah sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan internasional.

Timothy menjelaskan, Indonesia baru akan menerima bantuan asing jika muncul kebutuhan mendesak dan pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk mengatasinya.

Indikatornya bukan hanya soal anggaran, tetapi juga faktor kebutuhan spesifik.

“Misalkan ada nanti suatu saat ada kebutuhan layanan dokter spesialis yang mungkin di Indonesia belum ada, ya kita tentu butuh bantuan asing,” pungkasnya.