Polemik Mutasi Pejabat Sidoarjo, Wabup Angkat Bicara

Jurnalis: Febrianti A. Husain

Kabar Baru, Sidoarjo– Bupati Sidoarjo Subandi resmi memutasi 60 pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pergeseran jabatan tersebut meliputi pejabat tinggi hingga pejabat administrasi, termasuk sejumlah posisi strategis.

Dalam sambutannya di Pendopo Pemkab Sidoarjo, Rabu (17/9/2025), Subandi menegaskan mutasi merupakan hal wajar dalam birokrasi.

“Kita lakukan secara adil, objektif, dan profesional,” ujarnya.

Sejumlah pejabat pun resmi menempati jabatan baru. Muhammad Ainur Rahman, yang sebelumnya menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, kini dilantik sebagai Kepala Bappeda Sidoarjo. Sementara Ahmad Misbahul Munir, yang sebelumnya memimpin Dinas Sosial, beralih menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.

Namun, pelantikan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa itu menjadi sorotan lantaran tidak dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana. Padahal, undangan resmi dari BKD telah disampaikan sehari sebelumnya.

Mimik menilai mutasi tersebut cacat prosedural. Ia menyebut tidak pernah menerima laporan progres dari Tim Penilai Kinerja (TPK) yang menjadi dasar pelantikan pejabat.

“Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi sampai pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK,” ungkap Mimik.

Ia bahkan mengaku tidak mengetahui siapa saja pejabat yang dimutasi.

“Saya tahunya dari media, bukan dari laporan resmi,” tegasnya.

Mimik menambahkan, masukan yang ia sampaikan dalam rapat TPK tidak pernah diakomodasi.

“Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa dan tidak mau lagi ada toleransi,” katanya.

Polemik ini memunculkan tanda tanya mengenai proses mutasi pejabat di lingkup Pemkab Sidoarjo. Publik pun menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan birokrasi.