Pemerintah Buol Hanya Omon-Omon: Aktivis Muda Desak Perbaikan Mendesak Jembatan Lamadong-Guamonial

Jurnalis: Redaksi Gorontalo

Kabar Baru, Buol – Sorotan tajam kembali mengarah ke Pemerintah Kabupaten Buol terkait kondisi memprihatinkan Jembatan Lamadong–Guamonial. Infrastruktur vital yang menjadi penghubung utama antar desa ini telah bertahun-tahun dibiarkan rusak, sementara janji perbaikan hanya menjadi pengulangan tanpa realisasi.

Muhamad Pahril, akrab disapa Aril, seorang aktivis muda Buol, menegaskan bahwa masalah ini sudah masuk kategori darurat. “Ini bukan lagi sekadar kerusakan jembatan, ini ancaman keselamatan warga setiap hari. Setiap detik ada nyawa yang dipertaruhkan di atas papan lapuk itu,” tegasnya.

Menurut Aril, kondisi jembatan yang semakin parah bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memperlambat perekonomian dan mengancam akses layanan darurat. “Bayangkan jika ambulans harus melintas, atau mobil logistik kebutuhan pokok. Keterlambatan bisa berarti hilangnya nyawa,” ujarnya.

Aril menuding Dinas PUPR Kabupaten Buol dan Bupati sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Ia menilai tidak ada alasan untuk terus menunda. “Mereka selalu beralasan menunggu program, menunggu anggaran, menunggu proses. Sementara masyarakat tidak punya kemewahan untuk menunggu, setiap hari mereka bertaruh nyawa,” kata Aril dengan nada keras.

Ia juga menyoroti fakta bahwa sebagian perbaikan selama ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. “Itu bukti pemerintah tidak hadir. Kalau masyarakat harus patungan untuk memperbaiki infrastruktur vital, lalu untuk apa ada APBD?” sindirnya.

Aril mendorong pemerintah daerah untuk segera menurunkan alat berat, tenaga teknis, dan memulai perbaikan tanpa menunggu tahun anggaran baru. “Stop pencitraan, stop formalitas. Rakyat mau lihat aksi, bukan dengar janji,” tegasnya.

Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah tetap berdiam diri, tekanan dari masyarakat akan meningkat. “Kami siap mengorganisir aksi besar-besaran. Kalau mereka tidak bergerak, kami yang akan bergerak. Ini sudah titik puncak kesabaran,” kata Aril.

Aril menegaskan bahwa perbaikan jembatan ini bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah. “Ini soal hak dasar warga untuk mendapatkan akses transportasi yang aman. Pemerintah wajib memenuhi, bukan menunggu,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respon resmi dari Pemkab Buol maupun Dinas PUPR. Sementara itu, kondisi jembatan kian memburuk dan risiko kecelakaan semakin tinggi, membuat desakan perbaikan menjadi semakin mendesak.