PKC PMII Papua Kritik Peresmian Smelter di Gresik Tanpa Keterlibatan Orang Asli Papua

Jurnalis: Zuhri

Kabarbaru, Sorong – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Papua menyesalkan peresmian Smelter di Gresik, Jawa Timur, pada 17 Maret 2025 yang tidak melibatkan pemilik hak ulayat dari Papua.

Ketua PKC PMII Papua, Mahfudz, menyatakan bahwa peresmian yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran pemerintah pusat, serta Gubernur Jawa Timur tersebut meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Papua, khususnya bagi pemilik tanah tempat sumber daya alam itu berasal.

“Ini sangat memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, maupun tokoh adat yang memiliki hak atas sumber daya tersebut tidak diikutsertakan. Kami mempertanyakan keadilan yang selama ini digaungkan Presiden Prabowo. Bagaimana mungkin dalam acara sebesar ini pemilik hak ulayat justru diabaikan?” ujar Mahfudz kepada Kabarbaru.co pada Kamis (18/3/2025).

PKC PMII Papua menuntut agar Presiden Prabowo membuktikan komitmennya dalam membangun Indonesia tanpa diskriminasi, terutama bagi tanah Papua. Menurut Mahfudz, janji politik tidak boleh sekadar manis di masa kampanye, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat Papua.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Smelter yang telah diresmikan harus membawa dampak positif bagi kemajuan Papua. Salah satu hal yang ditekankan adalah prioritas bagi tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) di Smelter.

“Kami mendesak pemerintah dan perusahaan yang mengelola Smelter untuk memberikan kesempatan kerja yang luas bagi Orang Asli Papua. Selain itu, negara harus menjamin bahwa hasil pengolahan sumber daya ini tidak hanya menguntungkan pihak luar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” tegasnya.

PKC PMII Papua berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang dan pemerintah lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat Papua dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri.