Lebih Tepat PJS Gubernur Aceh dari Kalangan TNI

Jurnalis: Wafil M

KABARBARU, JAKARTA– Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Indra Iskandar diwacanakan menduduki pejabat sementara (Pjs) Gubernur Aceh jelang Pemilu 2024 mendatang mendapat penolakan dari sejumlah tokoh. Salah satunya datang dari Pemerhati Hukum yang juga Praktisi Hukum dari PERANI Schoolle Of Law Dony Endrassanto, SH, MH.

Menurutnya walaupun Sekjen DPR berasal dari Aceh tetapi lebih cocok menjadi PJs Gubernur di Provinsi lain yang lebih pluralisme, sebab Provinsi Aceh sangat Complicated suku budaya dan agama yang tidak dapat terpisahkan.

Melihat kondisi Aceh saat ini menurut Dony sebaiknya PJs Gubernur Aceh harus dipegang dari kalangan TNI agar kondisi aceh lebih tenang damai dan sejahtera, dan tidak mesti dipegang oleh orang aceh karena pernah beberapa kali PJ Aceh dipegang oleh orang dari luar aceh yang penting PJ Gubernur harus memahami kultur budaya dan norma agama yang berlaku di Aceh.

Menurut Dony ada beberapa nama yang dapat direkomendasikan Kemendagri Tito Karnavian kepada Presiden agar dapat mengusulkan Anggota TNI Angkatan 87 yang pernah bertugas di Aceh dan dirasakan mampu untuk menjadi PJ Gubernur Aceh, karena menurut kami memiliki kapabilitas dan sangat paham dalam manajemen wilayah post konflik, karena pernah beberapa kali bertugas di Aceh dan beberapa kali melakukan operasi di Aceh, tentunya beliau sangat paham dengan kondisi kultur budaya dan norma agama yang berlaku di Aceh.

berbicara penerimaan masyarakat Aceh dan kemampuan dalam berkomunikasi lintas stakeholder di Aceh sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia dimana Aceh merupakan wilayah post konflik dengan skala intensitas kerawanan yang lumayan tinggi di saat jelang pemilu. Sehingga dibutuhkan sosok TNI yang memiliki kapabilitas dan paham dalam manajemen wilayah post konflik.

Di tempat terpisah, Ibunu Rusdi, ketua DPD Partai HANURA Prov. Aceh kepada Bravo8news.com mengungkapkan, Aceh pernah dipimpin PJ gubernur Purnawirawan dari TNI AD, Sudharmo yang menorehkan kesan positif dan aman menyelesaikan tugas beliau, kami sebagai masyarakat Aceh berharap hal tersebut bisa terulang kembali untuk Aceh yang lebih baik kedepannya.

Terkait rencana PJ Gub Aceh, Bagi kami Hanura siapapun yang ditunjuk oleh Pusat boleh saja. Tapi yang terpenting Calon tersebut haruslah memiliki Wawasan kebangsaan yang mumpuni, Pemahaman kultural budaya Aceh adalah hal yang menjadi tolak ukur prioritas, bagi kami Hanura sangat plural tak mesti orang aceh, tak soal dengan oran Luar Aceh, Toh aceh pernah memiliki beberapa kali PJ Gub Non Aceh, Mulai dari H.Edi Sabhara hingga Sudharmo. Yang terpenting faham sekali tentang tata laksana administrasi Kepemerintahan.