Berita

 Network

 Partner

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store

Ditjen Pesantren Gandeng PTKIN Petakan Potensi Pesantren dan Rintis Prodi Baru

kabarbaru.co
Peserta Koordinasi Program dan Regulasi Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal berfoto bersama di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Kamis, 19 November 2026. (Foto: Dok. Kemenag).

Jurnalis:

Kabar Baru, Bandung – Ilmu kepesantrenan berpeluang masuk ruang kuliah sebagai program studi tersendiri. Kementerian Agama tengah menyiapkan regulasi agar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) bisa membuka prodi Manajemen Pesantren dan Studi Kepesantrenan.

Gagasan ini mengemuka dalam rapat koordinasi Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Direktorat Jenderal Pesantren di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis, 19 November 2026. Selain merintis prodi baru, forum itu juga membahas pemetaan potensi pesantren lewat kajian yang digarap kampus.

Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said mengatakan pembukaan prodi tidak bisa berjalan tanpa dasar hukum yang jelas. Karena itu, pemerintah perlu menerbitkan aturan yang memberi kepastian bagi kampus.

Basnang ingin prodi tersebut ditopang oleh pusat kajian pesantren atau Center for Pesantren Studies di setiap PTKIN. Lembaga ini nantinya mengurus riset, mendokumentasikan warisan intelektual pesantren, membangun jejaring akademik, dan menelaah isu-isu strategis seputar pesantren.

“Program studi menjadi ruang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepesantrenan, sedangkan pusat kajian memperkuat tradisi penelitian dan produksi pengetahuan tentang pesantren,” kata Basnang menjelaskan keterkaitan keduanya.

Sebagai tuan rumah, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Rosihon Anwar melihat rencana ini sebagai pertemuan dua kekuatan. Pesantren unggul dalam penguasaan ilmu agama, sedangkan kampus memiliki perangkat metodologi. “Pesantren memiliki basic pengetahuan agama yang bagus, sedangkan kampus PTKIN mempunyai metodologi keilmuan yang bagus,” ujarnya.

Dengan pendekatan akademik, menurut Rosihon, tradisi keilmuan pesantren dapat dikembangkan secara lebih sistematis dan multidisipliner, tidak berhenti sebagai warisan yang dijaga di lingkungan pondok.

Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Mastuki menyebut langkah ini sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang itu mengakui peran historis pesantren dan menjadikannya jalur pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional.

“Tugas Kementerian Agama adalah memberikan fasilitasi pengembangan keilmuan pesantren dengan bersinergi bersama PTKIN untuk membuka program studi baru kepesantrenan,” kata Mastuki.

Namun, ia mengingatkan bahwa prodi baru harus berdiri di atas fondasi keilmuan yang kokoh. Pekerjaan rumah pertama adalah menyusun naskah akademik tentang body of knowledge kepesantrenan, yakni rumusan bangunan ilmu yang akan diajarkan. Tanpa itu, prodi sulit dipertanggungjawabkan secara akademik.

Mastuki juga menegaskan batas peran tiap pihak. Keputusan membuka prodi, jurusan, atau fakultas sepenuhnya ada di tangan kampus. Kementerian berposisi sebagai fasilitator yang memastikan arah pengembangannya sesuai kebutuhan pesantren.

Ia berharap prodi ini dirancang bersama perguruan tinggi, pengasuh pesantren, para pakar, dan pengambil kebijakan.

Kabarbaru Network

About Our Kabarbaru.co

Kabarbaru.co menyajikan berita aktual dan inspiratif dari sudut pandang berbaik sangka serta terverifikasi dari sumber yang tepat.

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store