DPRD Bone Bolango Dukung Edukasi Keuangan untuk Lindungi UMKM dari Pinjaman Ilegal

16/10/2026
|
6K views

Sofyan Wahidji bersama Kepala OJK Sulutgo usai sosialisasi edukasi keuangan. Foto: Klikindonesia .

Kabar baru, Gorontalo– Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan digital mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Bone Bolango. Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango, Sofyan Wahidji, mengapresiasi kolaborasi Anggota Komisi XI DPR RI, Rusli Habibie, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengedukasi masyarakat agar terhindar dari praktik pinjaman ilegal.

Dukungan tersebut disampaikan Sofyan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi edukasi keuangan yang berlangsung di Rumah Makan Meranti Indah, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan bertema “Cerdas Memilih Pembiayaan Digital, Bebas dari Jerat Rentenir Modern” itu bertujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di tengah maraknya penawaran pinjaman daring yang tidak memiliki izin resmi.

Menurut Sofyan, edukasi keuangan menjadi langkah penting agar masyarakat mampu mengenali layanan pembiayaan yang legal sekaligus memahami risiko penggunaan jasa keuangan ilegal.

Ia menilai, pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjaman yang menawarkan pencairan dana secara cepat, tetapi justru membebani peminjam dengan bunga tinggi dan ketentuan yang merugikan.

Sementara itu, Rusli Habibie menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih sumber pembiayaan, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur kemudahan memperoleh pinjaman tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas penyedia layanan dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku.

“Pelaku usaha mikro dan UMKM adalah penggerak roda ekonomi daerah. Jangan sampai produktivitas usaha justru lumpuh gara-gara terjerat pinjaman ilegal atau praktik rentenir modern berkedok aplikasi,” tegas Rusli di hadapan peserta.

Melalui kegiatan tersebut, kerja sama DPR RI dan OJK diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan digital yang aman dan bertanggung jawab.

Peningkatan literasi keuangan juga diharapkan membantu pelaku UMKM mengambil keputusan pembiayaan secara tepat, sehingga keberlangsungan usaha tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat didukung oleh ekosistem keuangan yang sehat.***