Pemkab Bone Bolango Siapkan Lahan Tambahan untuk Pembangunan SNT

29/09/2026
|
13.2K views

Rapat persiapan penyediaan lahan SNT 6 Bone Bolango..

Kabar baru, Gorontalo — Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai menyiapkan langkah untuk memenuhi kebutuhan lahan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 6. Dari total kebutuhan sekitar 21 hektare, baru sekitar 3 hektare lahan yang tersedia saat ini.

Persiapan penyediaan lahan tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Dukungan Penyediaan Tanah Pembangunan SNT 6 Bone Bolango yang dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, Selasa (29/9/2026).

Ichsan mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan dan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum menentukan lahan yang akan digunakan. Pemeriksaan mencakup luas tanah, identitas pemilik, status kepemilikan serta kondisi aktual di lokasi.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar proses penyediaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial pada tahap berikutnya.

“Dalam rangka persiapan dukungan penyediaan tanah untuk SNT, kita perlu melakukan identifikasi lahan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat,” ujar Ichsan.

Ia menjelaskan, hasil identifikasi selanjutnya akan diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan. Pemerintah juga akan berkomunikasi dengan pemilik tanah untuk mengetahui kesiapan serta informasi awal mengenai harga lahan.

“Perlu dilakukan verifikasi lapangan bersama, termasuk memastikan status dan kondisi lahan,” katanya.

SNT 6 Bone Bolango sendiri telah menerima peserta didik sejak 2026. Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kini memiliki 80 siswa, masing-masing 40 siswa tingkat SMP dan 40 siswa tingkat SMA.

Seiring kebutuhan pengembangan sekolah, lahan yang tersedia dinilai belum mencukupi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BPMP Provinsi Gorontalo sebelumnya telah meminta dukungan pemerintah daerah untuk menyiapkan tambahan lahan sedikitnya 10 hektare di sekitar lokasi sekolah.

Pemerintah Desa Tunggulo sebelumnya menginformasikan adanya sejumlah bidang tanah di sekitar kawasan SNT yang berpotensi menjadi lokasi tambahan. Dari beberapa bidang tersebut, sekitar enam bidang disebut sedang mengikuti proses lelang melalui Bank Mandiri.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu memastikan terlebih dahulu status dan kepemilikan setiap bidang tanah sebelum menentukan pilihan lokasi.

Ichsan menegaskan, komunikasi dengan masyarakat dan pemilik tanah menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Selain memastikan kesediaan pemilik, pemerintah juga membutuhkan informasi mengenai nilai tanah sebagai bahan dalam tahapan pengadaan.

“Identifikasi ini harus kita lakukan bersama, kemudian dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemilik lahan agar kita memiliki gambaran yang jelas sebelum masuk pada tahapan berikutnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan DLHPP Bone Bolango, Mila Pakaya, menyampaikan bahwa anggaran untuk kebutuhan appraisal dan kadastral telah disiapkan sebesar Rp20 juta melalui APBD Perubahan.

Namun, pembiayaan untuk keseluruhan proses pengadaan tanah masih perlu dibahas lebih lanjut. Untuk pengadaan lahan dengan luas lebih dari 5 hektare, kewenangan pada tahap perencanaan dan pembayaran berada di tingkat pemerintah provinsi.

Meski demikian, apabila pengadaan dilakukan secara bertahap, pemerintah kabupaten masih dapat menyiapkan sejumlah alternatif sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Dari aspek tata ruang, Kecamatan Tilongkabila telah diarahkan sebagai kawasan pendidikan dalam RTRW. Dinas PUPR Bone Bolango juga siap melakukan pemeriksaan teknis setelah calon lokasi ditetapkan.

Pemeriksaan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, KKPR hingga persyaratan PBG. Namun, seluruh proses tetap mensyaratkan agar tanah yang dipilih tidak berada dalam sengketa.

Pemerintah Kecamatan Tilongkabila bersama Pemerintah Desa Tunggulo turut menyatakan kesiapan untuk mendukung proses penyediaan lahan tersebut.

Selain persoalan administrasi dan teknis, pemerintah juga akan mengantisipasi potensi masalah sosial. Status ahli waris, kemungkinan sengketa, keberadaan makam, cagar budaya serta berbagai kondisi lain akan menjadi bagian dari pemeriksaan sebelum lahan ditetapkan.

Ichsan berharap seluruh tahapan dapat dilakukan secara terkoordinasi sehingga kebutuhan lahan SNT 6 dapat dipenuhi tanpa menghambat rencana pengembangan sekolah.

“Yang kita dorong sekarang adalah memastikan kesiapan lahannya. Setelah calon lokasi, pemilik dan status kepemilikannya jelas, tahapan berikutnya bisa kita susun dengan lebih terukur,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati beberapa langkah lanjutan. Di antaranya pembentukan tim kerja, konsolidasi internal serta pelaksanaan konsultasi publik bersama masyarakat di sekitar calon lokasi.

Tim pertama bertugas mengidentifikasi bidang tanah, pemilik dan status kepemilikan sekaligus melakukan sosialisasi. Tim kedua akan memeriksa kesesuaian RTRW serta berbagai persyaratan teknis.

Sementara tim ketiga bertugas mengoordinasikan tahapan pengadaan tanah bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk proses penetapan lokasi, appraisal dan kadastral sebagai dasar pemberian ganti untung.***