Buntut Kasus Rp44,2 Miliar, Aktivis Beri Ultimatum Kejati Audit Seluruh Anggota Aktif DPR Papua

30/09/2026
|
27K views

Perwakilan Aktivis Indonesia Timur Connection mengepalkan tangan dalam pertemuan di Jayapura, Papua, seraya membacakan pernyataan sikap yang mendesak audit menyeluruh anggaran DPR aktif. (Foto: Ist.).

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Bary, Jayapura — Elemen masyarakat yang tergabung dalam Aktivis Indonesia Timur Connection mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua untuk memperluas cakupan pemeriksaan terkait pengelolaan anggaran di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Papua. Mereka meminta kejaksaan turut mengaudit secara menyeluruh pertanggungjawaban anggaran dari seluruh anggota DPR Papua yang saat ini masih berstatus aktif.

Desakan ini disampaikan di Jayapura pada Rabu (30/9/2026), sebagai respons atas langkah Kejati Papua yang baru saja menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp44,2 miliar dari dugaan penyimpangan anggaran Sekretariat DPR Papua periode 2015.

Koordinator Umum Aktivis Indonesia Timur Connection, Steven, menyatakan apresiasinya terhadap kinerja kejaksaan. Namun, ia mengingatkan agar penegakan hukum tetap mengedepankan objektivitas dan dijadikan momentum pencegahan.

“Langkah ini penting dijadikan ikhtiar pencegahan dini sebagai langkah antisipasi. Kita dukung semua langkah penegak hukum dalam upaya menjaga uang negara,” ujar Steven. Ia menambahkan, “Kita hormati semua proses yang sedang berjalan dengan tidak menyudutkan satu pihak tertentu. Praduga tak bersalah harus semua pihak junjung tinggi sampai proses pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tuntas.”

Desakan agar kejaksaan menyelisik anggaran dewan aktif ini disuarakan karena mempertimbangkan kondisi rill masyarakat. Tokoh Intelektual Aktivis Muda Papua, Amat Tatroman, menyoroti tekanan ekonomi yang saat ini tengah menghimpit publik, sehingga transparansi penggunaan uang negara menjadi sebuah keharusan mutlak.

“Tekanan ekonomi saat ini dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya rakyat kecil, bahkan para pegawai pun mengeluh atas beban yang dihadapi,” ungkap Amat.

Oleh karena itu, ia mendorong agar kasus yang saat ini tengah diusut menjadi pintu pembuka untuk evaluasi total. “Kami meminta Kejaksaan Tinggi Papua agar kasus yang sedang berjalan dijadikan pintu pembuka untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh anggota DPR Papua yang masih aktif. Pemeriksaan mencakup seluruh kegiatan rutin bulanan, perjalanan dinas, serta pelaksanaan setiap program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan transparan,” tegasnya.

Peringatan serupa datang dari Tokoh Muda Marhain, Putra Andriano, dan Tokoh Muda Papua, Yosep Mandosir. Keduanya mewanti-wanti agar para wakil rakyat tidak berlindung di balik nama rakyat demi keuntungan pribadi.

“DPR Papua wajib memberikan teladan yang baik bagi seluruh masyarakat Papua dalam penggunaan anggaran. Jangan sampai anggaran digunakan untuk kepentingan pribadi, namun mengatasnamakan rakyat. Peran Kejaksaan sangat diperlukan agar para wakil rakyat senantiasa bergerak dalam koridor sesuai peraturan perundang-undangan,” kata mereka senada.

Sementara itu, Aktivis Muda NU Papua, Mahfud, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk proaktif mengawal proses penegakan hukum ini hingga tuntas. “Kejaksaan memerlukan dukungan dan kerja sama dari semua pihak dalam membantu penegakan hukum, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat tersalurkan secara utuh dan tepat sasaran demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di tanah Papua,” tutur Mahfud.

Ultimatum 7×24 Jam

Sebagai bentuk keseriusan pengawalan tata kelola keuangan daerah, Aktivis Indonesia Timur Connection melayangkan ultimatum terbuka kepada pimpinan Kejati Papua. Mereka menegaskan bahwa dana publik bukan milik pribadi maupun kelompok, melainkan amanah rakyat yang wajib digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Apabila dalam kurun waktu 7 kali 24 jam sejak pernyataan ini disampaikan belum ada langkah lanjutan yang nyata yang dapat dipantau publik, maka kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran bersama seluruh elemen aktivis untuk menggelar aksi demo damai, berjalan dari Bundaran Abepura Jayapura menuju Kantor DPR Papua guna menyuarakan tuntutan ini secara langsung,” tulis mereka dalam pernyataan sikap kelembagaannya.

“Kami tidak menuntut hal lain selain keadilan, keterbukaan, dan pengelolaan keuangan negara yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab,” tutup pernyataan tersebut.