Bupati Ismet Mile Dorong Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

13/07/2026
|
19K views

Bupati Bone Bolango Ismet Mile.

Kabar baru, Gorontalo— Pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo didorong untuk terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya pada sistem transaksi dan keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Bone Bolango Ismet Mile saat menjadi narasumber dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo sekaligus Workshop Penyusunan Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Fox Hotel Kota Gorontalo, Senin (13/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ismet Mile didampingi Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa. Ia menilai forum tersebut memiliki peran penting dalam menyatukan strategi pemerintah daerah untuk mempercepat penerapan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut Ismet, pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan sistem kerja yang lebih cepat, efisien, transparan, dan responsif.

“Dunia bergerak sangat cepat. Teknologi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu melakukan penyesuaian melalui digitalisasi, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ismet Mile.

Ia mengatakan, pembenahan sistem pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat kelembagaan serta sistem administrasi agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih tertib dan terbuka.

Ismet juga menyampaikan apresiasi terhadap Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan ETPD di berbagai daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia diperlukan untuk membangun sistem transaksi yang lebih modern, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang terpenting adalah bagaimana berbagai inovasi dan sistem yang dibangun ini mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi harus memberikan kemudahan bagi rakyat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” katanya.

Ia turut mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Gorontalo untuk memperkuat kerja sama melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam penerapan digitalisasi. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat proses transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, digitalisasi transaksi daerah dinilai dapat memperkuat sistem pengawasan dan mengurangi celah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Ketika sistem semakin tertata dan transparan, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, sementara tata kelola pemerintahan akan semakin baik dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan daerah,” tegasnya.

Ismet juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mendukung kebijakan efisiensi yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia. Setiap sumber daya yang dimiliki pemerintah, kata dia, harus dikelola secara optimal sehingga program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap High Level Meeting TP2DD dan Workshop Penyusunan Roadmap ETPD dapat menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo.

Dengan penguatan digitalisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang semakin modern, transparan, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.***