Heboh! Wakil Ketua DPR RI Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Koruptor

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, akhirnya buka suara terkait unggahan media sosialnya yang viral dan memantik spekulasi politik. Unggahan ucapan selamat ulang tahun ke-42 kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di akun Instagram pribadinya, @sufmi_dasco, pada Sabtu (4/7/2026), sempat diganti format visualnya dan memicu kegaduhan di kalangan warganet.

Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, Dasco menegaskan bahwa tidak ada motif terselubung atau niat politik tertentu di balik unggahan tersebut. Saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2026), ia mengaku terkejut dengan ramainya reaksi publik dan pertanyaan yang masuk kepadanya.

“Saya juga bingung jawabnya, ya. Karena sebenarnya kan enggak ada maksud begitu. Saat ini pengelola akun media sosial saya memang sedang membiasakan diri untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada sejumlah tokoh, salah satunya kepada Nadiem dan juga tokoh-tokoh lainnya,” ujar Sufmi Dasco Ahmad memberikan klarifikasi.

Momen ucapan tersebut menjadi sorotan tajam lantaran Nadiem Makarim baru saja dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Nadiem dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sewaktu memimpin kementerian. Selain hukuman badan, ia diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp809,59 miliar, serta menghadapi usulan pendalaman dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Kejaksaan Agung.

Dinamika unggahan Dasco yang sempat diubah kilat dari semula memajang foto Nadiem beralih menjadi gambar rangkaian bunga sempat melahirkan polarisasi tafsir di ruang digital:

Asumsi Hak Prerogatif: Sebagian warganet mengartikan unggahan tersebut sebagai “kode keras” dari lingkaran utama kekuasaan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan pemberian amnesti atau abolisi.

Desakan Keadilan Publik: Sebaliknya, gelombang penolakan keras mengalir dari mayoritas warganet yang meminta proses hukum tetap berjalan hingga berkekuatan hukum tetap (inkrah) tanpa intervensi politik demi pemulihan aset negara.

Terkait desas-desus potensi pemberian pengampunan hukum atau amnesti tersebut, Dasco memilih tidak mengonfirmasinya. Begitu pula saat dikonfirmasi mengenai wacana pemberian bantuan hukum dari parlemen, ia menegaskan bahwa Nadiem sudah didampingi sepenuhnya oleh tim pengacara pribadi yang menangani perkara korupsi tersebut.