APBD dan Aset Daerah Diduga Dikorupsi, Tanggung Jawab Bupati Jember Dipertanyakan

Jurnalis: Munawir Zaini

Kabar Baru, Jember – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta aset milik Pemerintah Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan. Sejumlah laporan dugaan penyalahgunaan APBD dan aset daerah yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum hingga kini dinilai belum memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya kepala daerah sebagai pemegang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
Sedikitnya terdapat empat laporan dugaan penyalahgunaan APBD dan aset daerah yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Namun, masyarakat menilai perkembangan penanganannya belum disampaikan secara terbuka sehingga memunculkan berbagai spekulasi dan keresahan.

Empat laporan tersebut meliputi dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 senilai Rp570 juta yang dilaporkan pada 18 Januari 2025, dugaan penggelapan dan penyalahgunaan aset daerah seluas sekitar 40.000 meter persegi beserta aset pengairan seluas sekitar 2.600 meter persegi yang dilaporkan pada 17 Maret 2025, dugaan penggelapan dan penyalahgunaan aset daerah yang diduga dijadikan akses jalan menuju kawasan perumahan yang dilaporkan pada 20 Februari 2025, serta dugaan penyalahgunaan aset daerah seluas sekitar 44.682 meter persegi yang dilaporkan pada 20 Januari 2026.

Pemerhati Kebijakan Pemerintah, Agus MM, mengatakan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral dan administratif pemerintah daerah dalam menjaga uang rakyat dan aset milik daerah.
“Ketika muncul berbagai laporan dugaan penyalahgunaan APBD dan aset daerah, masyarakat tentu bertanya siapa yang bertanggung jawab terhadap tata kelola pemerintahan. Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anggaran dan aset daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurut Agus, masyarakat tidak sedang mencari sensasi, melainkan membutuhkan kepastian mengenai bagaimana pemerintah menjamin bahwa seluruh aset daerah tetap terlindungi dan setiap penggunaan APBD dapat dipertanggung jawabkan.
Ia menilai, lambatnya informasi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun aparat penegak hukum.

“Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan. Siapa yang telah dimintai keterangan, bagaimana perkembangan penyelidikan, apa hambatannya, dan kapan ada kepastian hukum. Transparansi merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik,” katanya.
Agus juga menegaskan bahwa apabila benar terdapat penyimpangan sebagaimana yang dilaporkan, maka penanganannya harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.
“Hukum tidak boleh membedakan siapa pun. Jika terdapat bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka,” tegasnya.
Ia mendorong agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan perhatian terhadap penanganan laporan-laporan tersebut guna memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, independen, dan transparan.
Selain itu, Agus menilai pemerintah daerah juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pengamanan aset daerah dan upaya pengawasan terhadap penggunaan APBD agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“APBD dan seluruh aset daerah merupakan milik masyarakat, bukan milik pejabat ataupun kelompok tertentu. Karena itu setiap rupiah anggaran dan setiap jengkal tanah milik daerah harus dijaga serta dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” katanya.