Unjuk Rasa Aliansi Perlawanan Rakyat Soroti Kenaikan Harga Pangan

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

Kabar Baru, Pontianak – Aliansi Perlawanan Rakyat menggelar aksi kenaikan harga pangan khususnya beras yang semakin tinggi menjadi salah satu hal yang dihadapi rakyat. Aksi ini dilaksanakan di Bundaran Taman Digulis Pontianak.

Koordinator Aksi unjuk rasa, Joshierai Omutn P.G mengatakan bahwa akibat dari itu harga-harga kebutuhan hidup lainnya juga ikut meningkat drastis. Kenaikan harga beras pada saat ini mencapai 3-4% dengan harga kisaran Rp 15.000 per kg.

“Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan diakibatkan dari faktor cuaca ekstrim di Indonesia dan pada saat bersamaan pemerintah juga melakukan impor beras mencapai 3 juta ton pada tahun 2023, yang mana jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata hanya mengimpor beras sebanyak 500.00 ton,” ujar Joshie saat diwawancarai, Sabtu (2/3/2024) malam.

Ia menjelaskan bahwa, keadaan ini tidak semata-mata karena faktor cuaca saja, akan tetapi keadaaan swasembada pangan yang belum tepat. Indonesia yang merupakan negara Agraris dengan keadaan tanah yang subur belum mampu menjawab masalah pangan di Indonesia.

“Masifnya Investasi Asing yang masuk ke Indonesia mengakibatkan penderitaan semakin tinggi bagi kaum tani dan rakyat Indonesia. Investasi tersebut secara langsung merampas tanah-tanah produktif milik kaum tani seperti perkebunan sawit besar, pertambangan, perusahan kayu besar, dan mega proyek lainnya. Akibatnya, kaum tani banyak yang kehilangan akses tanah dan tidak dapat memproduksi di lahan miliknya sendiri karena telah menjadi perkebunan milik perusahaan,”ucapnya

Joshie juga menerangkan bahwa, Kalimantan Barat yang memilki luas 14,67 juta hektar telah diberikan izin kepada perusahaan-perusahaan besar seperti perkebunan sawit, pertambangan, perusahaan kayu, Konservasi dan mega proyek lainnya. Izin yang diterbitkan bahkan melebih luasan Kalimantan Barat sendiri. Luasan perkebunan sawit saat ini lk 5 juta Ha, pertambang lk 3,4 juta hektar, perusahaan kayu lk 3,8 juta Ha dan Konservasi seperti Hutan Lindung, cagar alam dan Taman Nasional seluas lk 3,9 juta Ha.

Ketimpangan penguasaan lahan di Kalimantan Barat oleh perusahaan besar ini yang mengakibatkan kondisi pertanian yang semakin hari semakin menurun karena kaum tani kehilangan lahan dan alih fungsi lahan.

“Selain itu, mahalnya sarana prasarana produksi pertanian seperti pupuk, benih dan lainya semakin mahal sedangkan harga hasil pertanian milik kaum tani selalu semakin turun dan tak menentu. Keadaan ini yang membuat semakin menyengsarakan petani-petani yang ada,”jelasnya.

Adapun isi dari point tuntutan dari Aliansi Perlawanan Rakyat yakni :

1. Mendesak Pemerintah Daerah dalam mengatasi kenaikan harga pangan

2. Mendesak Pemprov/Pemda dalam melakukan Intervensi Pasar

3. Mendesak Pemerintah (Pusat, Provinsi, Daerah) dalam memberikan solusi Kongkrit untuk mengatasi Krisis Pangan dan kenaikan harga bahan pangan pokok.

4. Mendesak Pemerintah untuk menyediakan Input Produksi Pertanian (Benih, Pupuk bersubsidi, Pestisida, Alat alat produksi pertanian) Dan Pengawasan distribusinya di setiap Daerah secara merata dan tepat sasaran.

5. Mendesak Pemerintah untuk intens mengawasi kestabilan harga hasil produksi pertanian.

6. Mendesak Pemerintah untuk memperbaiki kualitas Bulog.

7. Hentikan perampasan tanah.