BEM UIBU Mendesak Presiden Prabowo Prioritaskan Kenaikan Gaji Guru Non-ASN

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Malang – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) Malang mendesak pemerintah agar menempatkan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) sebagai prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional.

Desakan tersebut muncul karena masih banyak tenaga pendidik yang dinilai menghadapi persoalan pendapatan, kepastian status kepegawaian, hingga perlindungan kerja yang belum memadai.

Sikap itu disampaikan melalui pernyataan resmi bertajuk “BEM UIBU Menggugat Pemerintah Prabowo-Gibran: Pendidikan Terabaikan, Guru Belum Disejahterakan.” Melalui pernyataan tersebut, mahasiswa menilai kualitas pendidikan nasional tidak akan mengalami kemajuan signifikan apabila kesejahteraan para guru masih terabaikan.

Ketua BEM UIBU Malang, Amrozi, mengatakan guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, negara dinilai memiliki tanggung jawab untuk memberikan penghargaan yang layak melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik.

“Guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan masa depan generasi bangsa. Namun, hingga saat ini masih banyak guru non-ASN yang mengabdikan diri dengan tingkat kesejahteraan yang belum sebanding dengan beban dan tanggung jawab yang mereka emban,” ujar Amrozi. Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru tidak hanya berkaitan dengan besaran penghasilan, tetapi juga menyangkut kepastian status kerja, perlindungan sosial, serta jaminan hukum yang memberikan rasa aman dalam menjalankan profesinya.

Ia menegaskan, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan berkelanjutan agar kesejahteraan guru non-ASN dapat meningkat secara nyata. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya memperbaiki kualitas hidup para tenaga pendidik.

“Pendidikan tidak akan berkembang secara optimal apabila kesejahteraan guru masih menjadi persoalan. Guru berhak memperoleh kepastian status, perlindungan, serta penghargaan yang layak karena mereka merupakan pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM UIBU juga menyoroti masih besarnya jumlah guru non-ASN yang menghadapi berbagai tantangan kesejahteraan. Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi kembali skala prioritas anggaran pendidikan agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah peningkatan upah guru honorer atau guru non-ASN secara layak dan manusiawi. BEM UIBU menilai kebijakan yang hanya berfokus pada pemberian insentif dalam jumlah terbatas belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi para guru.

Selain peningkatan penghasilan, mahasiswa juga mendorong pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian bagi guru non-ASN, memperluas akses terhadap jaminan sosial dan jaminan kesehatan, serta memastikan adanya perlindungan hukum yang setara dengan tenaga pendidik lainnya.

Amrozi menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Menurutnya, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan sebagai masukan konstruktif agar lahir kebijakan yang lebih berpihak kepada para pendidik.

“Kami berharap aspirasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih berkeadilan. BEM UIBU akan terus mengawal isu kesejahteraan guru melalui kajian akademik, diskusi publik, serta penyampaian aspirasi secara damai, objektif, dan bertanggung jawab demi kemajuan pendidikan Indonesia,” pungkas Amrozi. (Red)