Warga Banyuwangi Dukung Langkah Maspendik Bawa Persoalan Jual Beli LKS SMAN 1 Bangorejo ke DPRD

Jurnalis: Joko Prasetyo

KABAR BARU, BANYUWANGI – Warga Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendukung langkah Masyarakat Peduli Pendidikan (Maspendik) untuk membawa persoalan jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) SMA Negeri 1 Bangorejo, ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bambang, salah satu Tokoh Masyarakat (Tomas) Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi kepada wartawan pada Kamis, (1/8/2024).

“Kami sangat mendukung langkah Ketua Maspendik untuk membawa persoalan LKS SMA Negeri 1 Bangorejo,” katanya.

Menurutnya Hearing ke DPRD adalah langkah yang sangat tepat sekali. Karena biar wakil rakyat juga tahu jika dunia pendidikan di Banyuwangi, masih saja melakukan pelanggaran dengan menjual buku LKD kepada siswa.

“Bu Khofifah , Gubernur Jawa Timur, pernah menyampaikan jika sekolah gratis. Dan sekolah tidak boleh lagi melakukan pungutan atau tarikan – tarikan biaya kepada siswa namun kenyataanya hampir semua walimurid menangis karena beban sekolah semakin tinggi,” ujar Bambang.

Yang lebih parah lagi kata Bambang, di jaman modern seperti ini masih saja sekolah menjual buku LKS. Padahal sudah ada anggaran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tetapi masih saja membebani siswa dengan biaya sekolah.

“Kami harapkan Maspendik betul – betul dan serius mengajukan hearing ke DPRD Banyuwangi. Kami siap apabila dibutuhkan untuk hadir di acara dengar pendapat bersama wakil rakyat nanti,” terangnya.

Sebelumnya Ketua Masyarakat Peduli Pendidikan (Maspendik) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan berkirim surat hearing ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Banyuwangi, soal kegiatan jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) dilingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bangorejo.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan pada Senin, 29 Juli 2024 siang saat ditemui dikediamanya.

“Kita berencana akan membawa persoalan jual beli LKS SMA Negeri 1 Bangorejo, ke DPRD Kabupaten Banyuwangi,” ucap Yoga Yuliarto, ketua Maspendik Kabupaten Banyuwangi.

Kata Yoga, panggilan akrab Ketua Maspendik Banyuwangi, persoalan jual beli LKS dilingkungan sekolah ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyalahi aturan pemerintah tentang pendidikan.

“Sudah jelas dilarang namun masih saja dilakukan oleh pihak sekolah. Ini bahaya dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Yoga.

Yoga berkisah, saat ini dirinya sedang menggalang persetujuan walimurid lainya untuk rencana dengar pendapat atau hearing di DPRD Banyuwangi.

Kata dia, sekarang ini kita sedang menjalin komunikasi dengan beberapa walimurid SMA Negeri 1 Bangorejo. Dan alhamdulillah sudah banyak yang setuju kita lakukan hearing.

“Persiapan kita lakukan, bukti – bukti sudah kita kumpulkan. Segera kita kirim surat permintaan hearing ke DPRD Banyuwangi,” paparnya.

Masih lanjut Yoga, dalam hearing tersebut nanti kita minta agar Kepala Sekolah (Kepsek), Komite, dan juga rekanan pengadaan LKS dihadirkan.

“Harapan kami beberapa pihak bisa dihadirkan di hearing yang sebentar lagi kita ajukan surat permohonanya di DPRD Banyuwangi,”pungkasnya. (*)