Seminar Internasional Kemaduraan Soroti Kegagalan Pemerintah Jawa Timur

: Ramdani

Kabar Baru, Surabaya—17 Januari 2025, Tujuh organisasi mahasiswa asal Madura di dalam dan luar negeri menggelar Seminar Internasional Kemaduraan bertema “Pasca Pesta Rakyat (Pilkada): Harapan Baru Pemerintah Daerah dalam Merespon Perkembangan SDM Madura”. Acara yang diadakan secara daring ini menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Abdul Hamid, Direktur Visi Indonesia; Imam Hidayat, S.Sos., M.M., Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jawa Timur; dan Zuhairi Miswari, Lc., Duta Besar RI untuk Tunisia.

Acara ini diinisiasi oleh tujuh organisasi mahasiswa: Keluarga Besar Mahasiswa Madura Bandung Raya (KBMMBR), Forum Silaturahmi Mahasiswa Keluarga Madura Yogyakarta (FSM KMY), Jong Madura Korpus Wilayah III, Ikatan Lanceng Praben Kalimantan Barat (ILP Kalbar), Forum Mahasiswa Madura Jabodetabek (Formad), Forum Studi Keluarga Madura Mesir (Forgama), serta Forum Silaturahmi Pelajar dan Mahasiswa Madura (Fosmaya) Yaman.

Ketua panitia, Ach Nurul Luthfi, menyampaikan bahwa seminar ini lahir dari kegelisahan terkait stagnasi pembangunan di Madura, meski telah beberapa kali berganti kepemimpinan di Jawa Timur. “Madura masih menghadapi ketimpangan kesejahteraan dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur, terutama dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak,” ungkap Luthfi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2024, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura menunjukkan angka yang stagnan. Kabupaten Sampang menjadi daerah dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terendah. Sementara itu, Sumenep mencatat Umur Harapan Hidup (UHH) terendah akibat minimnya akses kesehatan.

Abdul Hamid menegaskan, pemerintah Jawa Timur telah gagal memaksimalkan potensi Madura. Ia menyoroti kurangnya roadmap strategis dalam pengembangan SDM serta ketidakefektifan Jembatan Suramadu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. “Tanpa perencanaan komprehensif, Madura akan terus terjebak dalam stagnasi,” tegas Hamid.

Ia juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih dominan untuk belanja langsung, seperti gaji pegawai dan kegiatan seremonial. “Alokasi APBD di Sumenep hampir 70% untuk belanja langsung. Padahal, investasi berkelanjutan di sektor pendidikan dan infrastruktur adalah kunci pemberdayaan SDM,” tambahnya.

Hamid menyerukan pemerintah untuk menyediakan beasiswa dan asrama mahasiswa, sembari mendorong mahasiswa berkontribusi aktif di daerah asal mereka. “Mahasiswa harus menjadi mitra pemerintah dalam membawa perubahan,” tutupnya.

Imam Hidayat, yang diwakili oleh Deni Prasetyo Anggoro, menyebut bahwa pemberdayaan pesantren adalah fokus utama Pemprov Jawa Timur di Madura. Program beasiswa bagi santri di perguruan tinggi dalam dan luar negeri terus digalakkan, meski penerimaannya tidak terbatas untuk warga Madura.

Deni juga memaparkan rencana optimalisasi pendidikan vokasi di pesantren pada 2025, sesuai Perpres No. 68 Tahun 2022 dan Pergub Jawa Timur No. 38 Tahun 2024. “Kami sedang membentuk Kelompok Kerja revitalisasi pendidikan vokasi pesantren sebagai upaya peningkatan kualitas SDM berbasis kearifan lokal,” jelasnya.

Namun, langkah ini dinilai belum cukup menjawab tantangan besar yang dihadapi masyarakat Madura. Seminar ini menegaskan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam membangun SDM Madura melalui strategi yang inklusif dan berorientasi pada hasil jangka panjang.

**Editor**: Tim Jurnal Madura Insight