Sekda Bangkalan Tertidur Saat Sidang Paripurna, Cerminan Buruk Etika Pejabat Publik

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Bangkalan – Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Ismet Efendi menjadi sorotan setelah didapati tertidur pulas saat mengikuti Sidang Paripurna DPRD Bangkalan dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Senin (6/4/2026).

Peristiwa tersebut terjadi di tengah forum resmi yang seharusnya menjadi ruang penting untuk membahas evaluasi kinerja pemerintah daerah. Tidak hanya sekda, sejumlah aparatur sipil negara yang mewakili organisasi perangkat daerah (OPD) juga terlihat tidak fokus karena ikut tertidur saat sidang berlangsung.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan kekecewaannya atas sikap yang dinilai kurang mencerminkan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Menurutnya, forum paripurna memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan arah kebijakan daerah dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

“Jika tidur pada kegiatan penting seperti ini, selain konsekuensi moral, tentu imbasnya pegawai terkait tidak tahu apa yang disampaikan dalam sidang,” ujar Bupati Lukman.

Ia menilai bahwa sanksi moral seharusnya menjadi peringatan keras bagi pejabat yang lalai. Rasa malu dinilai sebagai bentuk tanggung jawab etis karena jabatan yang diemban merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan secara serius dan profesional.

Sorotan juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi. Ia menyayangkan sikap tidak profesional yang ditunjukkan dalam forum resmi tersebut. Menurutnya, peran OPD sangat vital karena menjadi ujung tombak dalam menjalankan program dan kebijakan kepala daerah.

“OPD itu perannya vital, lalu kemudian bagaimana mau menjalankan kebijakan bupati secara serius?,” tegasnya.

Ia menambahkan, kehadiran dalam sidang paripurna seharusnya diikuti dengan keseriusan agar substansi pembahasan dapat dipahami dengan baik. Jika memang tidak dapat mengikuti sidang secara optimal, ia menyarankan agar pejabat terkait dapat menunjuk perwakilan lain yang lebih siap.

“Saya meminta jika memang tidak bisa mengikuti sidang secara serius, bisa digantikan anggotanya yang lain,” tukasnya.

Akivis Tragah Sholehudiin ikut mengomentari tindakan seperti ini sebagai cerminan buruk etik pejabat publik.

“Saya disayangkan forum yang harusnya diikuti dengan sangat serius oleh sekda malah tertidur pulas, ini cerminan buruk pejabat” tegasnya.

Peristiwa ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah agar lebih menghargai forum resmi sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik serta komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan secara maksimal.