Rakhmatiyah Deu Soroti Hak PPPK, Sampah, dan 3.025 Anak Tidak Sekolah

24/09/2026
|
17.2K views

Ketua Fraksi NasDem DPRD Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu.

Kabar baru, Gorontalo – Fraksi Partai NasDem DPRD Bone Bolango menyoroti sejumlah persoalan yang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, mulai dari pemenuhan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, pengelolaan sampah, hingga persoalan 3.025 anak tidak sekolah.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, dalam pembahasan arah kebijakan anggaran daerah.

Rakhmatiyah menegaskan, penyusunan APBD Perubahan harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama menyangkut pemenuhan hak pekerja yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurutnya, pembayaran gaji, honor, dan insentif bagi PPPK paruh waktu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Ia meminta pemerintah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap alokasi belanja agar kewajiban kepada para pekerja dapat dipenuhi secara proporsional.

“Pekerja telah menjalankan tanggung jawabnya, sehingga pemerintah juga harus memastikan hak mereka mendapatkan perhatian serius dalam APBD Perubahan,” ujar Rakhmatiyah.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Fraksi NasDem juga menyoroti pelayanan persampahan di Bone Bolango yang dinilai masih membutuhkan pembenahan.

Rakhmatiyah menyebut cakupan layanan persampahan yang baru mencapai sekitar 48,52 persen harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanganan sampah.

Ia menilai, persoalan sampah tidak cukup ditangani melalui pengangkutan ketika terjadi penumpukan. Diperlukan sistem pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan, pengolahan melalui TPS3R, hingga penanganan di tempat pemrosesan akhir.

“Persoalan sampah tidak bisa terus diselesaikan dengan pola menumpuk, diangkut, kemudian kembali menumpuk. Pemerintah membutuhkan peta jalan yang jelas dan berkelanjutan agar sistem persampahan benar-benar bekerja,” katanya.

Ia juga mendorong agar program persampahan tidak berhenti pada penambahan kegiatan maupun penyusunan kajian, tetapi harus diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, perbaikan sistem persampahan membutuhkan langkah konkret dan terukur agar penanganan sampah tidak hanya bersifat sementara.

3.025 Anak Tidak Sekolah Jadi Perhatian

Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi NasDem adalah data 3.025 anak tidak sekolah di Kabupaten Bone Bolango.

Rakhmatiyah menegaskan, angka tersebut tidak boleh sekadar menjadi catatan administratif dalam laporan pemerintah daerah. Data itu harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata untuk memastikan anak-anak kembali memperoleh akses pendidikan.

Ia meminta pemerintah daerah melakukan pendampingan dan menyediakan solusi pendidikan sesuai dengan kondisi yang dihadapi setiap anak.

Upaya tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, maupun intervensi sosial bagi anak-anak yang terkendala persoalan ekonomi, keluarga, dan faktor lainnya.

“Kita tidak boleh melihat 3.025 anak tidak sekolah hanya sebagai angka. Di sana ada masa depan anak-anak yang membutuhkan keberpihakan pemerintah. Tugas pemerintah bukan sekadar mendata, tetapi memastikan mereka memiliki jalan untuk kembali mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Rakhmatiyah menambahkan, cita-cita pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045 harus dimulai dengan memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan sejak sekarang.

Karena itu, ia berharap persoalan anak tidak sekolah menjadi bagian penting dalam penentuan prioritas program dan anggaran pemerintah daerah.

APBD Harus Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

Rakhmatiyah menegaskan, bagi Fraksi NasDem, APBD bukan sekadar instrumen administrasi keuangan daerah, melainkan juga bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang memperhatikan persoalan ketenagakerjaan, lingkungan, dan pendidikan secara seimbang.

Menurutnya, keberpihakan anggaran perlu diwujudkan melalui pemenuhan hak pekerja, peningkatan kualitas pengelolaan sampah, serta langkah konkret untuk mengembalikan anak-anak ke dunia pendidikan.

“Bagi kami, APBD harus menjadi bukti keberpihakan. Hak pekerja harus dipenuhi, persoalan lingkungan harus dibenahi, dan masa depan anak-anak harus diselamatkan,” tandas Rakhmatiyah.***