Raih Gelar Doktor, Moh. Ali Dorong Reformasi Hukum Administrasi yang Manusiawi dan Berkeadilan

08/01/2026 - 15:55
|
Subscribe

Moh Ali Raih Gelar Doktor di Universitas Brawijaya .

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Malang- Moh. Ali resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum setelah mempertahankan disertasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Disertasi tersebut mengangkat isu perlindungan hukum atas hak kepemilikan kendaraan bermotor dalam kerangka kebijakan administrasi negara.

Dalam penelitiannya, Ali menyoroti penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bagi pemilik yang tidak melakukan registrasi ulang.

Menurut Ali, penerapan norma tersebut kerap menimbulkan persoalan serius di lapangan.

“Dalam praktik, penghapusan registrasi ini bisa berujung pada hilangnya status kepemilikan kendaraan secara administratif, meskipun kendaraan tersebut diperoleh secara sah,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan tersebut lebih berorientasi pada penertiban administrasi dan kepentingan pendapatan negara.

“Perlindungan hukum atas hak milik warga negara belum sepenuhnya ditempatkan sebagai pertimbangan utama,” kata Ali.

Kegelisahan akademik tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Lahir di Bangkalan pada 7 November 1990, Ali menempuh pendidikan hukum secara berjenjang, mulai dari Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya hingga Magister Hukum di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang memperkuat minatnya pada isu hukum administrasi dan perlindungan hak warga negara.

Minat tersebut kemudian diperdalam dalam studi doktoralnya di Universitas Brawijaya dan statusnya sebagai Staf Ahli Anggota DPD RI dapil Jawa Timur , tempat Ali mengkaji hukum administrasi negara dan teori perlindungan hukum sebagai dasar analisis disertasinya.

Disertasi berjudul “Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor dalam Norma Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang Berkeadilan” disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan filosofis dengan mengkaji teori keadilan, perlindungan hukum, kewenangan, hierarki norma, hingga teori hak milik.

“Hukum tidak boleh berhenti pada tertib administrasi semata, tetapi harus mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara,” tegas Ali.

Melalui disertasinya, Ali menawarkan reformulasi kebijakan berupa sanksi administratif yang proporsional, mekanisme rekonsiliasi kewajiban pajak, serta peluang pemulihan status kendaraan bermotor tanpa menghilangkan hak kepemilikan, sebagai upaya menyeimbangkan kewenangan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara.