Pelayanan Publik Memburuk, HMI Desak Evaluasi Total Kinerja Bupati Bangkalan

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Bangkalan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, yang dinilai belum mampu menghadirkan reformasi nyata dalam pelayanan publik. Kritik tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Anggota HMI Bangkalan, Bahrulloh, menyoroti merosotnya nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dianggap menjadi indikator konkret lemahnya kualitas layanan kepada masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa peringkat Bangkalan mengalami penurunan signifikan, dari posisi 105 menjadi 190.

Menurut Bahrulloh, data Kementerian PAN-RB melalui Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 menunjukkan nilai indeks PEKPPP tahun 2025 berada di angka 3,78 atau kategori B. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai indeks 4,26 dengan predikat A-. Penurunan tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa upaya pembenahan birokrasi belum berjalan optimal.

HMI menilai turunnya capaian PEKPPP berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan berbagai klaim pemerintah daerah yang menyebut telah melakukan perbaikan tata kelola pelayanan.

Selain menyoroti kinerja birokrasi, HMI juga mengkritik penanganan persoalan sampah yang dinilai belum menunjukkan solusi konkret. Program Bangkalan Berse Ongghu disebut lebih menonjolkan aspek seremonial dibandingkan langkah strategis yang mampu menyelesaikan persoalan lingkungan secara berkelanjutan.

Bahrulloh menegaskan bahwa istilah tempat pembuangan akhir (TPA) sementara tidak dikenal dalam regulasi pengelolaan sampah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan keseriusan melalui kebijakan yang memiliki kepastian hukum dan dampak nyata.

HMI juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk audit pelayanan publik dan penataan ulang pejabat yang dinilai belum mampu memenuhi target kinerja. Mereka menilai langkah tegas diperlukan agar reformasi pelayanan tidak berhenti sebatas wacana.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah OPD untuk menelaah penyebab penurunan nilai PEKPPP. Ia menjelaskan terdapat perubahan metode penilaian antara tahun 2024 dan 2025 yang turut mempengaruhi hasil evaluasi.

Menurutnya, pada tahun 2024 penilaian hanya mencakup tiga OPD, yakni rumah sakit, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan. Sementara pada tahun 2025 jumlah OPD yang dinilai meningkat signifikan hingga mencapai 1.020 unit, sehingga membutuhkan penyesuaian dalam proses pemenuhan indikator.

Terkait persoalan sampah, Lukman Hakim menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi pengolahan, namun sempat menghadapi penolakan dari masyarakat sekitar. Ia memastikan tahun ini Bangkalan akan memiliki fasilitas pengolahan sampah berskala besar, termasuk pemanfaatan lahan eks Terminal Tipe A sebagai lokasi pengelolaan.

Pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari masyarakat dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penanganan persoalan lingkungan di Bangkalan.