PB PMII: Kualitas Timsel Menentukan Kualitas Penyelenggara Pemilu

Jurnalis: Haidar Ali

KABARBARU, JAKARTA – Pelaksanaan tes seleksi tertulis, penulisan makalah dan tes psikologi dasar Calon Anggota KPU dan Bawaslu telah selesai diselenggarakan selama dua hari, Rabu dan Kamis (25/11).

Hasil dari tahapan proses seleksi ini nantinya akan diumumkan oleh Tim Seleksi pada 3 Desember mendatang.

Menyikapi hal tersebut, Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PB PMII menyelenggarakan diskusi bersama jajaran organisasi kepemudaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus bertajuk proyeksi penyelenggara pemilu 2022 – 2027.

Diskusi ini juga turut mengundang Faldo Maldini sebagai Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara dan beberapa perwakilan dari organisasi Cipayung Plus diantaranya HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, KAMMI, HIKMAH BUDHI dan KMHDI.

Yayan Hidayat, Direktur Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PB PMII di awal diskusi menyampaikan bahwa proses seleksi calon penyelenggara pemilu yang sedang berjalan sangat penting untuk terus dikawal, khususnya oleh para organisasi kepemudaan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan komitmen transparansi dan partisipasi publik yang dijanjikan oleh Tim Seleksi KPU dan BAWASLU 2022 – 2027.

“Menjadi penting untuk terus mendorong idealitas penyelenggara Pemilu kepada tim seleksi agar digunakan sebagai standar acuan untuk mengukur kualitas calon penyelenggara Pemilu,” tuturnya.

“Penyelenggara Pemilu ke depan harus memiliki sensitivitas dan political will untuk berani menerobos logika prosedural pemilu demi memastikan seluruh warga negara terlindungi hak politiknya, namun disisi lain tetap menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu. Keterampilan ini yang setidaknya harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu kedepan,” tutur Yayan.

Dalam hal lain, Yayan menambahkan bahwa yang penting untuk kita pastikan adalah proses rekrutmen yang berkualitas. Sebab, gambaran terkait penyelenggara pemilu ke depan ditentukan dari proses rekrutmen yang berlangsung saat ini.

Menyambung apa yang dikatakan Yayan, Faldo Maldini menyampaikan banyak evaluasi penyelenggaraan Pemilu di periode sebelumnya.

Faldo menyampaikan bahwa isu anggaran kampanye Pemilu perlu dipikirkan secara serius.

“Yang paling tidak pasti dalam politik kita adalah biaya. Itu menjadi concern saya sedari awal, terkait bagaimana menciptakan skema pembiayaan Pemilu yang adil buat semua peserta. Pemahaman ini yang perlu dipastikan ada di penyelenggara Pemilu ke depan” ungkap Faldo.

Senada dengan hal tersebut, Jan Suharwantono yang mewakili PP HIKMAHBUDHI juga menyampaikan bahwa barometer dari tim seleksi harus ada tambahan, yang mencerminkan kompleksitas yang akan terjadi di Pemilu nanti.

Ia menekankan agar jangan sampai yang lolos dari tahapan ini (penyelenggara pemilu) hanya titipan, sehingga berpihak pada peserta/partai politik tertentu.

Diskusi ditutup oleh pernyataan dari Putri yang mewakili KAMMI. Putri memberikan beberapa catatan terkait komposisi timsel yang timpang dan cenderung over pada sisi pemerintah.

Oleh karenanya ia berharap para aktivis terus mengawal jalannya proses seleksi agar penyelenggara yang terpilih bukan hanya titipan penguasa.