Nilam Sari Lawira Ingatkan Penganggaran yang Berpihak ke Daerah

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira, mengingatkan agar pengambilan kebijakan penganggaran pemerintah berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat, termasuk terhadap pembangunan daerah.

“Tidak boleh penganggaran berorientasi pada kepentingan kelompok. Semuanya harus memikirkan jangka panjang dan pembangunan dilakukan dari daerah untuk kemajuan bangsa,” kata Nilam Sari Lawira usai mengikuti Rapat Paripurna Ke-1 DPR RI Tahun 2025 – 2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Dia berharap setiap pemgambilan keputusan oleh pemerintah maupun legislatif ke depan selalu memikirkan kepentingan publik secara menyeluruh.

Dia menggarisbawahi soal pentingnya penganggaran yang pro terhadap pembangunan daerah.

“Saya mengambil contoh Sulawesi Tengah, daerah ini merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi negara, tapi anggaran ke daerah ini masih sangat minim untuk menopang pembangunan di sana. Kami berharap ke depan daerah bisa menikmati penganggaran yang benar-benar berkeadilan,” kata Anggota DPR RI Fraksi Nasdem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu.

Adapun rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung MPR RI/DPR RI/DPD RI, Senayan, Jakarta. Rapat dihadiri 473 anggota DPR RI dari seluruh fraksi.

Dalam sambutannya, Ketua DPR menegaskan fungsi pengawasan DPR RI bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional.

Dia menyebut, harus ada kesinambungan yang tepat antara presiden, menteri dan juga DPR RI.

“Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan,” ujar Puan.

Menurutnya pembangunan bukanlah proses yang instan, melainkan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan.