Dukung Gakkum dan Kejari Tolitoli! Aliansi Warga yang Terdampak Penambangan Emas Ilegal Dusun Malempa bertemu Kajari Tolitoli

Jurnalis: Afriyan

Kabarbaru – Tolitoli | Demonstrasi yang diorganisir oleh “Aliansi Masyarakat Tolitoli Peduli Lingkungan” di depan Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, 16 Januari 2024 menarik perhatian luas masyarakat terkait kekhawatiran atas penambangan emas ilegal di Dusun Malempak, Desa Dadakitan. Kegiatan ini merupakan bentuk protes warga terhadap aktivitas penambangan yang diduga beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas terkait. dan mendukung tindakan Kejaksaan Negeri Tolitoli selaku Penyelidik dan Gakkum KLHK sebagai Penyidik untuk terus untuk menangkap semua yang terlibat atas aktivitas tambang ilegal yang merugikan warga yang tinggal di arus sungai Kecamatan Baolan hingga beberapa warga menderita penyakit kulit.

Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, Albertinus P. Napitupulu menerima aspirasi masyarakat yang berlangsung damai ini , kajari tolitoli menjelaskan bahwa penyidikan tambang dusun malempa dilakukan oleh Gakum KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kejaksaan Negeri Tolitoli hanya menjalani tugas dalam sesi intelijen sesuai UU No.17 Tahun 2011 dan sebagai supporting dimana Kejaksaan Negeri Tolitoli berperan Sebagai Intelijen Penegakkan Hukum

dikutip dari media indoposnews.com pada tanggal 15 Januari 2024 Manejer Kampanye Tambang dan Energi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Rere Kristanto, menyatakan bahwa tindakan pemerintah ini menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan hukum dalam kasus pertambangan ilegal. “Jika sudah ada upaya penyelidikan dan penetapan tersangka, berarti pemerintah telah melakukan tugasnya dalam penegakan hukum,” ujar Kristanto.

Lebih lanjut, Kristanto menekankan bahwa pertambangan ilegal dapat merubah lanskap alam secara signifikan dan berpotensi merusak lingkungan, terutama karena penggunaan kimia dalam pertambangan. “Pertambangan tanpa izin berbahaya karena tidak ada monitoring aktivitasnya. Bahkan pertambangan berizin pun bisa berdampak negatif kepada masyarakat,” jelasnya.

Walhi mendukung upaya penegakan hukum ini, menekankan pentingnya memiliki izin dalam semua aktivitas pertambangan. “Proses penegakan hukum harus dimonitor lebih lanjut, termasuk jalannya persidangan dan penerapan hukuman yang tepat,” tambah Kristanto.

Laporan masyarakat dan pemberitaan media telah memicu tindakan cepat dari Gakkum KLHK dan Kejaksaan Negeri Tolitoli. Kasus ini menjadi sorotan penting dalam upaya memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mendukung penuh langkah tegas Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Penyidik Gakkum KLHK dalam menindak penambangan emas Ilegal.