KPK Didesak Seret PT Infinity Nusantara Ekspres, PT Fasdeli dan PT BBJ dalam Skandal Suap Bea Cukai 

Jurnalis: Firman Maulana

Kabar Baru, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menghadapi tekanan publik untuk tidak setengah hati dalam mengusut tuntas skandal dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penyidikan lembaga antirasuah ini diharapkan tidak berhenti pada satu entitas saja, melainkan harus menjangkau seluruh jaringan perusahaan yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi tersebut.

Analis kontra-intelijen, Gautama Wiranegara, menilai fase penyidikan saat ini sangat krusial untuk membongkar sistem logistik yang korup secara luas.

Ia menyoroti kemunculan nama-nama perusahaan besar seperti PT Infinity Nusantara Ekspres, PT Benua Bintang Jaya, dan PT Fasdeli International Express yang mulai menjadi perbincangan publik.

Menurutnya, penetapan tersangka hanya pada satu perusahaan akan memicu persepsi tebang pilih di mata masyarakat.

Aliran Dana Rp7 Miliar per Bulan

Gautama mengungkapkan adanya indikasi kuat keterlibatan banyak pihak, merujuk pada temuan aliran dana yang mencapai sekitar Rp7 miliar per bulan selama bertahun-tahun.

Skala sebesar ini dinilai mustahil jika hanya melibatkan satu klien tunggal.

Keberadaan dua safe house senilai puluhan miliar rupiah juga memperkuat dugaan bahwa tempat tersebut menjadi titik pengumpulan dana dari berbagai pihak.

“Jika KPK hanya menetapkan satu perusahaan sebagai pemberi suap, maka ada dua kemungkinan: kita belum melihat seluruh gambaran, atau kita memang memilih untuk tidak melihatnya,” tegas Gautama.

Ia mengingatkan bahwa momentum penyidikan yang lambat akan memberi ruang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan target hardening atau memperkuat pertahanan dan menghilangkan jejak digital.

Ujian KPK dalam Menindak Korporasi

Munculnya nama PT Infinity Nusantara Ekspres, PT Benua Bintang Jaya, hingga PT Fasdeli International Express menjadi ujian nyata bagi integritas KPK.

Secara hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak membatasi jumlah pemberi suap yang bisa diproses.

Oleh karena itu, publik kini menunggu keberanian KPK untuk menindak seluruh korporasi yang terdeteksi memberikan upeti kepada oknum pejabat Bea Cukai.

Gautama juga mencatat adanya lonjakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 5% baru-baru ini.

Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan kinerja tersebut tidak akan berkelanjutan tanpa pembongkaran sistemik terhadap jaringan forwarder nakal.

“Pembelaan di pengadilan nanti akan sangat sederhana: jika hanya satu perusahaan, dari mana asal seluruh uang miliaran rupiah itu? Argumen logis ini bisa melemahkan perkara jika KPK tidak memperluas penyidikan,” tutupnya.