KJP dan KJMU: Politik dan Kebijakan dalam Sisi Desentralisasi Pendidikan DKI Jakarta

Editor: Bahiyyah Azzahra

Penulis : Ravyansah – Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Pegiat Politik dan Kebijakan Pendidikan

Desentralisasi pendidikan kerap digambarkan sebagai jalan menuju pembangunan yang lebih efisien dan demokratis. Melalui pendekatan dari bawah ke atas, desentralisasi diyakini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan kebutuhan warganya. Dalam kajian Talitha, Firman, & Hudalah (2019), desentralisasi bahkan disebut mampu mendorong persaingan antar daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, termasuk pendidikan.

Namun dalam praktiknya, desentralisasi tidaklah netral dari dinamika politik. Di Indonesia, pelimpahan kewenangan pendidikan ke daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang seringkali dibarengi oleh campur tangan kepala daerah yang menjadikan sektor tersebut sebagai panggung pencitraan serta  kendaraan elektoral.

Politik di Balik Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi memang memberi ruang otonomi luas bagi kepala daerah dalam merancang, membiayai, dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Namun, otonomi daerah tersebut yang kerap bersama dengan munculnya kebijakan yang populis dengan maksud lebih berorientasi kepada elektabilitas ketimbang untuk kebutuhan riil warga atau masyarakat.

Hal tersebut dari janji-janji kampanye kepala daerah tentang sektor pendidikan mulai dari pemberian beasiswa, pembangunan sekolah, sampai dengan kesejahteraan guru honorer yang dapat bisa berujung pada penyusunan kebijakan yang tidak berbasis data atau kebutuhan mendesak. Dalam pandangan Hadiz (2004), desentralisasi justru dapat memperburuk korupsi, sebab kepala daerah memiliki keleluasaan besar dalam mengelola anggaran, termasuk di sektor pendidikan.

Oleh sebab itu, kondisi tersebut yang semakin problematis jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Pendidikan pun bisa berubah dari hak dasar menjadi alat politik.

KJP dan KJMU: Antara Niat Baik dan Kepentingan Politik

DKI Jakarta merupakan contoh menarik bagaimana desentralisasi pendidikan dijalankan dengan penuh dinamika. Dua dari program kebijakan program yang familiar atau populer yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang menjadi simbol intervensi pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) pertama kali diluncurkan pada masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 1 Desember 2012. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta. Masa kepemimpinan dari Joko Widodo dari tahun 2012 sampai dengan 2014.

Setelah Joko Widodo menjadi Presiden, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari 2014 sampai dengan tahun 2017 melanjutkan program KJP dan melakukan beberapa penyesuaian untuk meningkatkan efektivitasnya.

Anies Baswedan mengembangkan program tersebut menjadi KJP Plus, dengan memperluas cakupan manfaat dan meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan kepada siswa. Masa Kepemimpinan dari Anies Baswedan dari tahun 2017 hingga 2022.

Kemudian, saat ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat distribusi KJP Plus, dengan harapan program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.

Sisi desentralisasi pendidikan tinggi yaitu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang memberikan beasiswa bagi mahasiswa Jakarta yang berasal dari keluarga prasejahtera namun berprestasi. Program ini yang memungkinkan ribuan anak muda Jakarta untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bahkan hingga jenjang S2 dan S3 dengan rencana Gubernur DKI Jakarta saat ini.

Sebagai catatan dari kedua program ini yang juga tidak lepas dari kritik. Beberapa laporan mengungkapkan adanya ketidaktepatan sasaran penerima, manipulasi data, hingga potensi mobilisasi program untuk kepentingan elektoral. Dalam konteks ini, Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi contoh nyata bahwa desentralisasi pendidikan membutuhkan pengawasan ketat, bukan hanya niat baik.

Pramono Anung dan Visi “Jakarta Belajar”

Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Provinsi DKI Jakarta kembali menegaskan komitmennya pada pendidikan melalui program “Jakarta Belajar”. Dalam dokumen visi-misinya, mereka menekankan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi, termasuk pendidikan vokasi dan inklusif.

Beberapa program tersebut meliputi:

• Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Jakarta melalui peningkatan akses pendidikan baik melalui peningkatan jumlah daya tampung Sekolah Negeri maupun kerjasama dengan Sekolah Swasta untuk pemenuhan daya tampung Sekolah.
• Pemberian bantuan beasiswa perkuliahan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada masyarakat Jakarta yang dilaksanakan hingga tuntas kuliah.
• Penyesuaian penghasilan guru di Jakarta yang layak sesuai ketentuan UMP Jakarta.
• Penguatan fungsi Unit Layanan Disabilitas di Jakarta untuk pelatihan guru dan tenaga kependidikan agar pemberian layanan pembelajaran bagi murid penyandang disabilitas semakin baik.
• Beasiswa Magister dan Doktoral serta pelatihan bersertifikat untuk Guru dan Dosen di Jakarta guna peningkatan kompetensi dan profesionalitas.
• Pendidikan Inklusif untuk Semua, Penguatan Tata Kelola Pendidikan.

Ini merupakan arah kebijakan yang progresif. Namun, efektivitasnya tetap sangat tergantung pada pengelolaan anggaran dan tata kelola yang baik.

Anggaran Besar, Risiko Besar?

Pada tahun 2025, DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp.15,45 triliun dari total APBD Rp. 91,34 triliun—tertinggi sepanjang sejarah provinsi ini. Rinciannya mencakup Rp. 2,05 triliun untuk KJP dan Rp284,25 miliar untuk KJMU. Di samping itu, ada juga dana BOP, DAK PAUD, dan anggaran untuk rehabilitasi sekolah serta sertifikasi kompetensi siswa SMK.

Besarnya anggaran tersebut merupakan kabar baik jika digunakan secara optimal. Namun, ini juga membawa tantangan besar. Tanpa prinsip transparansi, responsibilitas, pengawasan, integritas, dan responsiveness, anggaran yang besar bisa menjadi ladang penyimpangan.

Fakta bahwa kepala daerah memegang kendali langsung terhadap anggaran tersebut yang membuat sektor pendidikan sangat rawan disusupi kepentingan politik praktis, terlebih menjelang kontestasi elektoral.

Pendidikan Jangan Jadi Korban Populisme

Masalah utama dari desentralisasi pendidikan bukan pada gagasannya, melainkan pada pelaksanaannya yang kerap dibajak untuk tujuan elektoral. Ketika program pendidikan dikendalikan oleh logika politik populis, maka kualitas dan keberlanjutan program menjadi taruhannya.

Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiwa Unggul (KJMU) yang memang patut diapresiasi karena berkontribusi dalam perluasan akses pendidikan. Namun, ini  tidak boleh hanya menjadi alat kampanye atau citra panggung politik. Keduanya harus dipastikan tepat sasaran, transparan, serta memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup penerima.

Melalui evaluasi kebijakan yang berbasis data, pelibatan masyarakat sipil, dan kontrol dari DPRD serta BPK menjadi penting untuk menjaga integritas program.

Menuju Desentralisasi Pendidikan yang Berkeadilan

Desentralisasi pendidikan masih menyimpan potensi besar untuk memperbaiki ketimpangan pendidikan di Indonesia. Namun untuk mewujudkannya perlu keberanian politik untuk menempatkan pendidikan di atas kepentingan elektoral.

Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan benar-benar kembali pada hak dan kebutuhan peserta didik atau pelajar, bukan pada agenda politik jangka pendek.

Hanya dengan cara ini bahwa desentralisasi pendidikan tidak hanya menjadi jargon teknokratik, akan tetapi juga jalan menuju keadilan sosial yang sesungguhnya.