Kiai Marzuki Mustamar Soroti Dua Skandal Besar PBNU, Desak Pertanggungjawaban Pimpinan

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Malang- Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang, KH Marzuki Mustamar, akhirnya buka suara mengenai isu yang membelit kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022–2027.

Menurutnya, terdapat dua skandal besar yang dinilai mencoreng marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

Dalam pernyataannya, Kiai Marzuki mengaku sebenarnya enggan membicarakan masalah internal PBNU. Namun, dua persoalan serius yang mencuat membuat dirinya merasa perlu menyampaikan pandangan.

“Awalnya saya tidak ingin berkomentar soal kinerja PBNU 2022–2027. Namun, dua skandal ini terlalu fatal dan membuat saya harus angkat bicara,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).

Dua hal yang dimaksud, pertama adalah dugaan keterlibatan sejumlah pengurus PBNU dalam kasus korupsi kuota tambahan haji 2023–2024, termasuk indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyelenggaraan haji.

Kedua, indikasi sikap PBNU yang dianggap memberi ruang bagi pihak pro-Israel, ditandai dengan kehadiran tokoh asing seperti Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional PBNU.

Menurut mantan Ketua PWNU Jawa Timur itu, dua kasus tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan dapat digolongkan sebagai skandal yang merusak wibawa NU.

“Dampaknya bukan hanya pada jam’iyyah, tapi juga mencoreng nama para kiai pesantren yang menjadi simbol moral umat,” tegasnya.

Meski begitu, Kiai Marzuki tetap meyakini bahwa NU sebagai organisasi didirikan di atas nilai kesucian, kemuliaan, dan keberkahan. Ia menegaskan, kekuatan NU sejatinya berada pada jamaah yang sederhana namun ikhlas berkhidmat.

Ia juga menyinggung adanya pengaruh zionisme yang dinilai telah menyusup ke dalam lingkaran elite PBNU sejak bertahun-tahun terakhir. Namun, ia enggan membeberkan lebih detail terkait bukti maupun dokumen yang ia maksud.

Sebagai langkah penyelesaian, Kiai Marzuki mengusulkan agar PBNU meminta maaf secara terbuka kepada warga NU. Lebih jauh, ia mendorong kepengurusan saat ini untuk menyerahkan mandat atau mempercepat pelaksanaan muktamar luar biasa demi menjaga kehormatan organisasi.

“Sudah saatnya pimpinan PBNU mempertanggungjawabkannya amanah, agar martabat NU tetap terjaga di mata umat,” tutupnya.